Sistem Pertamina Rampung, Akses Pertalite bagi Kalangan Mampu Segera Diblokir

JAKARTA - Alokasi anggaran subsidi energi yang menyentuh angka ratusan triliun rupiah mendorong pemerintah mengevaluasi mekanisme pembelian Pertalite di Jakarta, Selasa (11/8/2026). Kebijakan terbaru kini diarahkan untuk membatasi akses masyarakat berpenghasilan tinggi, khususnya kelompok desil 9 dan 10, agar tidak lagi mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia telah berkoordinasi untuk menyusun pola implementasi yang tepat di lapangan. Purbaya membeberkan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi dari PT Pertamina (Persero) menjadi kunci utama berjalannya penyaringan konsumen ini.

"Sekarang kita lihat sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," bebernya.

Dengan sistem yang telah disempurnakan tersebut, pihak SPBU nantinya bisa langsung mendeteksi kelayakan konsumen. Pemerintah sepakat menjadikan jenis kendaraan sebagai salah satu tolak ukur, di mana kendaraan mewah secara otomatis dilarang mengisi Pertalite.

"Jadi gini, nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi," jelas Bahlil.

Terkait kekhawatiran masyarakat luas, Bahlil membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang menjamin harga jual BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan di tengah ketidakpastian harga minyak mentah global. Pembatasan ini murni untuk menyaring konsumen agar tepat sasaran, bukan untuk menaikkan tarif eceran.

Meski pemerintah belum mengetuk palu mengenai tanggal pasti pemberlakuan kebijakan, Purbaya memberikan sinyal bahwa pembatasan akan dieksekusi beberapa bulan ke depan. Konsumsi BBM secara keseluruhan diprediksi tetap stabil karena kelompok masyarakat atas hanya akan berpindah ke produk BBM nonsubsidi.

"Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," pungkas Purbaya.***