Sentil Pernyataan Netanyahu, Inggris: 'Komentar Tersebut Tidak Dapat Diterima'

JAKARTA - Hubungan antara London dan Tel Aviv kembali diwarnai perbedaan sikap usai pemerintah Inggris melayangkan teguran keras atas pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Inggris bereaksi atas klaim sinis yang menyebut negara tersebut sebagai Republik Islam Inggris dalam sebuah siaran siniar radio militer lokal.

Pihak pemerintah Inggris merespons cepat pernyataan yang dinilai menggemakan retorika sayap kanan ekstrem tersebut. Pada Jumat (14/8/2026), perwakilan pemerintahan menyampaikan penolakan resmi secara langsung kepada perwakilan Israel.

"Komentar-komentar ini sama sekali tidak dapat diterima, dan kami telah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah Israel," terang juru bicara pemerintah Inggris.

Kritikan bermula dari wawancara Netanyahu pada Kamis (13/8/2026), saat ia membandingkan dukungan terhadap Israel pada masa lampau dan masa kini. Ia mencontohkan cucu mantan PM Inggris, Winston Churchill yang secara terbuka mendukung Israel pada Perang Arab-Israel 1967, lalu mempertanyakan apakah dukungan serupa masih ada di Inggris saat ini.

"Ada yang pernah berkata bahwa Republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir adalah Republik Islam Inggris. Kami memastikan tidak akan ada lagi Republik Islam semacam itu di sini, di Iran," sebutnya.

Komentar ini sejalan dengan narasi tak berdasar dari sejumlah pihak di dunia Barat yang kerap menuding wilayah Inggris telah tunduk pada hukum Islam akibat tingginya arus imigrasi.

Menghadapi gelombang protes dari otoritas London, juru bicara pemerintah Israel, David Mencer memberikan penjelasan saat diwawancarai radio BBC. Ia menyatakan bahwa pimpinannya hanya menyampaikan ulang kalimat yang pernah diucapkan oleh Wakil Presiden AS, JD Vance.

"Dia mengutip pernyataan orang lain. Dia hanya mengutip apa yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden AS," kilahnya.

Adapun komentar yang dimaksud Mencer merujuk pada pidato JD Vance di Konferensi Keamanan Munich 2024, di mana pernyataan tentang Inggris menjadi negara Islam bersenjata nuklir tersebut sempat menuai kecaman dari elit politik Inggris.

Selain insiden verbal ini, perbedaan kebijakan juga terlihat dari keputusan Inggris beserta sejumlah negara Eropa lainnya yang secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina pada tahun lalu. Di sisi lain, perubahan kepemimpinan di Inggris turut membawa arah kebijakan yang lebih kritis. PM Andy Burnham baru-baru ini menyatakan bahwa Keir Starmer, PM Inggris sebelumnya, gagal memberikan tekanan politik yang memadai agar Israel menghentikan agresi militernya terhadap Jalur Gaza.***