Aceh Peroleh Insentif Lingkungan Rp27 Miliar, Sekda Minta Warga Terdampak Diberdayakan

JAKARTA -  Keberhasilan menekan tingkat emisi dari deforestasi dan degradasi hutan membawa Pemerintah Aceh meraih dana hibah sebesar Rp27 miliar, Sabtu (15/8/2026). Bantuan finansial yang bersumber dari Green Climate Fund (GCF) melalui RBP REDD+ Indonesia ini difokuskan pada penguatan ekologi dan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar kawasan pelestarian.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menginstruksikan agar serapan anggaran tersebut memberikan dampak langsung bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Skema penyalurannya diarahkan agar terintegrasi dengan pemulihan lahan kritis serta penguatan kapasitas perekonomian warga yang terdampak bencana alam.

"Kita tidak ingin program ini berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus segera diterjemahkan menjadi aksi konkret dan terukur di lapangan," terangnya.

Tata kelola dana iklim ini melibatkan Yayasan PETAI sebagai lembaga perantara yang memfasilitasi kerja sama lintas sektor, sementara pemerintah daerah duduk selaku penerima manfaat. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, menilai kolaborasi ini membuka lembaran baru dalam skema pembiayaan karbon di tingkat yurisdiksi.

"Aceh ingin menggunakan momentum ini untuk membangun sistem REDD+ yang kredibel, membuktikan kinerja penurunan emisi, melindungi hutan, dan memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat," urainya.

Sebagai langkah pengawasan regulasi, Gubernur Muzakir Manaf mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Task Force Pengendalian Gas Rumah Kaca dan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Satuan tugas ini dibentuk untuk memfasilitasi koordinasi pemerintah dalam mengawal operasional REDD+.

Merespons hal tersebut, Asisten II Setda Aceh, Robby Irza, mendesak pelaksanaan rapat koordinasi awal untuk menyusun peta jalan dan target capaian. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan inisiatif pelestarian ini sangat dipengaruhi oleh sinergi pemerintah kabupaten, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha.

"Program ini didesain untuk Aceh," tandasnya.***