Ribuan Tambang Timah Ilegal Disentil Prabowo, DPR Minta Penegak Hukum Serius

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai penindakan tegas terhadap pertambangan ilegal pada Sidang Tahunan MPR RI dinilai sebagai alarm bagi penegak hukum. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo meminta instruksi tersebut segera dijabarkan lewat langkah konkret aparat di lapangan.

Ditemui usai agenda sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Rudianto menyatakan presiden sejak awal memberikan perhatian penuh pada sektor sumber daya alam. Pesan untuk mengusut dan membongkar mafia tambang ditujukan langsung kepada institusi keamanan negara.

"Dan ini warning bagi kita lihat pidato ini kepada alat negara. Dalam hal ini disebut dari Panglima TNI dan Pak Kapolri," sebutnya.

Ia menegaskan bahwa instruksi ini merupakan peringatan agar pimpinan TNI dan Polri lekas memproses hukum seluruh pihak yang terafiliasi dengan praktik penambangan liar, terutama aktor utamanya. Menurutnya, meski KPK dan Kejaksaan telah menjadikan hal ini sebagai fokus pemberantasan, penekanan ulang dari kepala negara bermakna bahwa kerja penegakan hukum harus lebih dimaksimalkan.

"Dengan penegasan tadi oleh Presiden, itu berarti Presiden menganggap masih kurang mungkin. Sehingga perlu betul-betul serius," imbuhnya.

Dalam forum tersebut, presiden secara spesifik menyoroti keberadaan lebih dari seribu lokasi tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Fakta operasional itu diharapkan mampu menggerakkan instrumen negara untuk memastikan penindakan berjalan secara terukur.

"Dia mencontohkan tadi penambangan ilegal timah di Bangka Belitung yang totalnya seribu lebih tambang ilegal. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pak Kapolri dan Pak Panglima," urainya.***