Evaluasi Makan Bergizi, DPR Usul Kelola Langsung di Sekolah

JAKARTA - Tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran pendidikan sebesar Rp186 triliun mendapat sorotan dari parlemen. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merekomendasikan pemangkasan jalur birokrasi agar pelaksanaan program tersebut lebih tepat sasaran.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah merumuskan standar operasional prosedur yang memungkinkan eksekusi program dilakukan langsung di tingkat satuan pendidikan. Hal ini diutarakan dalam tayangan Live Event Metro TV, Jumat (14/8/2026).

"Kami usulkan MBG langsung ke dapur sekolah saja dengan protap yang jelas, sehingga pemerintah tidak disibukkan dengan manajemen teknisnya," jelas Said.

Pembenahan Kesejahteraan Guru

Selain evaluasi sistem MBG, Banggar juga memastikan nasib guru masuk dalam agenda utama pembahasan keuangan negara. Setelah adanya penyesuaian pendapatan bagi hakim dan kementerian lain, DPR menargetkan kenaikan gaji guru bisa terealisasi pada 2027.

"Kami sudah sejak di pembahasan KEM-PPKF sudah bicara dengan pemerintah. Kalau gaji hakim kita sudah naik kemudian remunerasi di berbagai kementerian sudah naik sudah waktunya nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini betul-betul menjadi concern kita bersama untuk 2027 bisa naik," terangnya.

Berbagai rumusan program prioritas ini akan ditopang oleh proyeksi belanja negara tahun depan yang diperkirakan berada di angka Rp4.000 triliun hingga Rp4.015 triliun. Realisasi ini membutuhkan capaian target pendapatan pajak sebesar Rp3.340 triliun, di tengah proyeksi defisit sekitar Rp669 triliun.

Momentum Sidang Tahunan

Penjabaran fokus anggaran ini mengemuka di tengah persiapan agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Agenda rutin kenegaraan tersebut menjadi momen penting bagi parlemen dan eksekutif.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto diagendakan membacakan Pidato Kenegaraan serta Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara. Kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", dilengkapi dengan penayangan video capaian kinerja pemerintah.***