Pembangunan Infrastruktur Pascabencana Sumatera Telan Anggaran Rp69 Triliun

JAKARTA – Upaya pemulihan tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran sebesar Rp100,16 triliun disiapkan untuk menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara permanen di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dalam tiga tahun mendatang.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian memastikan besaran dana tersebut telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

"Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad. Alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun," urai Tito usai mengikuti rapat koordinasi di Kompleks DPR/MPR Jakarta, Senin (25/5/2026).

Penyaluran anggaran pemulihan tersebut dibagi secara bertahap hingga tahun 2028. Rinciannya meliputi Rp38,9 triliun untuk tahun 2026, disusul Rp32,9 triliun tahun 2027, dan Rp28,2 triliun tahun 2028. Anggaran ini telah didistribusikan ke berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Fokus utama pemulihan diarahkan pada perbaikan fasilitas umum yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

"Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini Rp22 triliun," paparnya.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp7,4 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun hunian tetap penyintas bencana dalam waktu dua tahun.

Guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyusun linimasa kerja awal Juni. Laporan evaluasi perkembangan proyek akan disampaikan secara rutin kepada DPR setiap dua minggu sekali.***