Rocky Gerung Kritik Purbaya Soal Skandal Whoosh: Jangan Lembek di Depan Fakta

JAKARTA – Kritik tajam kembali dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung terhadap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait penyelesaian kasus dugaan kerugian negara dalam proyek kereta cepat Whoosh. Menurut Rocky, Purbaya tampak terlalu hati-hati dalam menanggapi penjelasan mantan Presiden Joko Widodo soal utang dan pembiayaan proyek tersebut.

Rocky menilai sikap Purbaya terkesan membela kebijakan lama, padahal publik menunggu langkah konkret pemerintah baru untuk mengurai dugaan penyimpangan besar dalam proyek yang sempat menuai sorotan internasional itu. 

“Publik berharap Purbaya tampil sebagai pejabat yang berani. Tapi kalau dia malah bersikap seperti pembela rezim lama, itu bisa jadi bumerang,” ujar Rocky melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis (30/10/2025).

Ia menyebut, sejak awal Purbaya sempat menunjukkan sinyal kuat untuk menelusuri dugaan kesalahan skema pembiayaan yang menguntungkan pihak asing. Namun, belakangan nada bicaranya justru melembut.

“Kalau Purbaya mau dianggap cowboy sejati, ya harus tembak jelas siapa yang salah. Jangan sampai dia berubah jadi cowboy cengeng yang cuma bilang ‘ya...ya...oke’,” sindir Rocky.

Akademisi yang dikenal vokal ini menambahkan, Purbaya semestinya menjadi figur yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan persoalan besar dalam sektor ekonomi dan investasi negara.

“Orang menunggu apakah Prabowo akan memberi mandat penuh agar Purbaya bisa membongkar semuanya tanpa batas,” tegasnya. 

Sementara itu, Purbaya dalam pernyataan sebelumnya menegaskan bahwa urusan utang Whoosh berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab Danantara, perusahaan induk yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“KCIC ada di bawah Danantara, mereka punya manajemen sendiri, punya dividen tahunan sekitar Rp80 triliun. Jadi seharusnya bisa dikelola tanpa membebani keuangan negara,” kata Purbaya dalam konferensi daring, Jumat (10/10/2025).

Ia juga menegaskan pentingnya pembenahan sistem agar pemerintah tidak terus menjadi penanggung risiko dari proyek komersial.

“Ke depan, harus tegas: kalau untung dinikmati swasta, kalau rugi jangan negara yang menanggung. Itu prinsip baru yang akan kita terapkan,” ujarnya.

Pernyataan Purbaya itu sekaligus menandai arah kebijakan ekonomi baru di era pemerintahan Prabowo yang berfokus pada transparansi, tanggung jawab bisnis, dan pembatasan risiko fiskal negara dari proyek-proyek besar warisan sebelumnya. ***