Dana Rp5 Triliun di BNPB, Menkeu Buka Peluang Tambah Anggaran Karhutla

JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan ketersediaan dana untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Jika alokasi sebesar Rp5 triliun yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dirasa kurang, pemerintah siap mencairkan anggaran tambahan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa usulan penambahan belum diajukan secara resmi karena tim di lapangan masih melakukan tahapan asesmen. Pemerintah terus memantau situasi untuk menyalurkan dukungan finansial berdasarkan kebutuhan nyata.

"Kita akan channeling lewat BNPB. Mereka sudah punya Rp5 triliun, kalau kurang nanti kita tambah," terangnya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Langkah serupa juga diajukan oleh Kementerian Kehutanan, di mana sebagian usulan anggaran mereka telah mendapatkan persetujuan. Berkaitan dengan estimasi biaya, ia memperkirakan skala kebutuhan dana pemulihan ini tidak akan melampaui angka penanganan bencana yang pernah terjadi di Aceh.

"BNPB belum memberikan total biayanya, jadi kita belum tahu angka pastinya. Bencana ini masih berlangsung dan mereka akan melakukan asesmen ulang," paparnya.

Instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto menekankan agar isu ketersediaan dana tidak menjadi kendala dalam merespons musibah ini.

"Uangnya siap terus, tinggal bagaimana operasional dari BNPB," tandasnya.

Penyaluran dana darurat ini menggunakan skema yang berbeda dari mekanisme belanja rutin negara karena memprioritaskan aspek keselamatan warga secara langsung.

"Kalau untuk bencana, pendekatannya beda dengan belanja biasa. Bencana menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengancam keselamatan mereka," imbuhnya.

Kendati akses pendanaan dipermudah, ia meminta agar setiap pengeluaran diiringi dengan tingkat akuntabilitas yang transparan.***