DPR Peringatkan Potensi Pengurangan Pegawai, Menpan RB: AI Memperkuat, ASN yang Memutuskan

JAKARTA - Desakan untuk melakukan efisiensi jumlah aparatur sipil negara (ASN) akibat masifnya adopsi teknologi mendapat respons tajam dari pemerintah. Wacana yang bergulir di parlemen ini membedah batas tipis antara optimalisasi kinerja dan ancaman pengurangan tenaga kerja di instansi pemerintahan.

Gelombang diskusi ini bermula dari kritik Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf pada Senin (24/8/2026). Ia secara spesifik menyoroti kesiapan negara menghadapi perubahan gaya kerja yang drastis akibat digitalisasi.

"Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?" cecarnya.

Pembagian Wilayah Kerja Mesin dan Manusia

Menjawab keraguan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini pada Rabu (26/8/2026) membedah secara rinci pembagian porsi kerja antara kecerdasan buatan dan aparatur negara. Rini memastikan bahwa kendali utama tetap berada di tangan manusia.

Berikut adalah pemetaan fungsi yang dipaparkan oleh Kementerian PANRB:

• Kapasitas AI (Mesin): Bertugas memproses data dalam jumlah besar lintas sektor secara cepat, akurat, dan memperpendek rantai pekerjaan konvensional.
• Kapasitas ASN (Manusia): Memegang otoritas penuh atas pertimbangan kebijakan, penilaian konteks sosial di lapangan, pertanggungjawaban administratif, dan pemberian empati kepada warga.

"Dengan begitu, perumusan kebijakan benar-benar berbasis data yang aktual dan komprehensif, bukan sekadar berbasis asumsi," terangnya.

Rini menekankan bahwa sehebat apa pun perangkat lunak yang diinstal di komputer pemerintah, hasil akhirnya sangat bergantung pada kepekaan pejabat yang mengoperasikannya. Pengambil keputusan tetaplah manusia yang bisa menimbang etika dan kedaulatan data regional.

"Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kombinasi antara teknologi yang andal dan ASN yang kompeten," pungkasnya. ***