Pelantikan 17 Pejabat Pemkot Pekanbaru, Komisi I DPRD Tagih Bukti Kinerja Nyata untuk Warga

PEKANBARU - Perombakan birokrasi kembali bergulir di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru melalui pelantikan 17 pejabat baru, Senin (26/10/2026). Merespons pergeseran posisi yang melibatkan empat kepala dinas tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru meminta agar jajaran yang dilantik segera menunjukkan kinerja terukur di lapangan.

Pelantikan belasan aparatur sipil negara ini berlangsung di aula lantai 6 Kompleks Perkantoran Pemkot Pekanbaru, Tenayan Raya. Momentum penyegaran organisasi ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat luas.

Tuntutan Kinerja dan Tanggung Jawab Profesional

Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Aidhil Nur Putra menilai perombakan birokrasi adalah langkah yang lumrah demi memperbaiki jalannya roda pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa penempatan pejabat di kursi baru wajib diikuti dengan pengawasan eksekusi tugas yang berjalan baik.

"Yang pasti kita mengapresiasi kebijakan Wali Kota Pak Agung dengan terus memperbaiki birokrasinya. Tentu dengan menempatkan orang-orang yang terbaik," urainya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Pekanbaru tersebut menekankan bahwa jabatan yang disematkan bukan sekadar amanah administratif, melainkan tanggung jawab profesional. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk bekerja sesuai koridor sekaligus menjawab dinamika kebutuhan warga harian.

"Mereka yang diamanahkan dalam jabatan terbaru ini diharapkan bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal apa pun itu," tegasnya.

Rincian Pergeseran Empat Kursi Kepala Dinas

Dalam gerbong mutasi kali ini, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menempatkan sejumlah nama pada tanggung jawab baru di bidang transportasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga manajemen kepegawaian.

Masykur Tarmizi yang sebelumnya memimpin Dinas Perhubungan kini dipercaya mengisi kursi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Posisi Kepala Dinas Perhubungan selanjutnya diserahkan kepada Muhammad Firdaus, yang bergeser dari jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selanjutnya, kekosongan posisi Kepala Bappeda diisi oleh Firmansyah Ekaputra yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kursi yang ditinggalkan Firmansyah kemudian diamanahkan kepada Danil Perdana sebagai Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD.

Perubahan susunan struktur juga terjadi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Firman Hadi yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Umum kini dipercaya secara penuh untuk memimpin badan tersebut. ***