DPRD Kota Pekanbaru Dukung Polda Riau Sikat Mafia BBM Subsidi, Minta Pengawasan Diperketat

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Andry Saputra mengapresiasi keberhasilan Polda Riau membongkar dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar. Penindakan tersebut sebelumnya dilakukan aparat kepolisian di wilayah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan Desa Lipatkain, Kabupaten Kampar.

Merespons rentetan temuan tersebut, pihak legislatif mendesak agar pengawasan distribusi BBM di ibu kota provinsi turut diperketat guna mencegah kebocoran serupa. Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari hulu hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dukung Ketegasan Kapolda Berantas Mafia BBM

Andry menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas praktik kotor penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tindakan penyelewengan komoditas ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas yang mengandalkan biosolar untuk menunjang aktivitas perekonomian sehari-hari.

"Kami mendukung langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas penyalahgunaan BBM. Jangan beri ruang bagi mafia BBM untuk bermain dan mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat," tegas Andry, Senin (26/10/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menilai pengawasan tidak cukup apabila hanya dibebankan pada tindakan represif di lapangan. Dibutuhkan sistem pengawalan yang konsisten dari berbagai instansi terkait agar alokasi subsidi dari negara benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Soroti Antrean Mengular di SPBU Pekanbaru

Di sisi lain, Andry turut menyoroti kondisi riil di lapangan terkait antrean kendaraan bermesin diesel yang kerap memanjang untuk mendapatkan solar di Pekanbaru. Pemandangan tersebut seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk menelusuri potensi hambatan distribusi, termasuk indikasi awal praktik penimbunan ilegal.

"Kita lihat antrean solar itu sampai mengular. Jadi, kalau ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM di Pekanbaru, jangan dibiarkan," desaknya.

Ia meminta instansi berwenang segera memperkuat koordinasi dengan kepolisian demi menjaga kelancaran pasokan di tingkat pengecer resmi. Pengungkapan jaringan penyeleweng di Siak dan Kampar diharapkan menjadi momentum penting untuk menertibkan tata niaga BBM bersubsidi secara menyeluruh, sehingga hak masyarakat kecil tidak dirampas oleh oknum demi keuntungan pribadi. ***