Tak Sekadar Kurangi Pegawai, DPR Tuntut Pemerintah Susun Strategi Penataan Birokrasi Digital

JAKARTA - Integrasi artificial intelligence (AI) dalam sistem pelayanan publik memicu babak baru dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Wacana perampingan jumlah aparatur sipil negara (ASN) akibat otomatisasi sistem menjadi sorotan tajam parlemen guna memastikan tata kelola negara tetap berjalan ideal.

Dinamika adaptasi birokrasi ini dibedah tuntas dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Fakta Dampak AI Terhadap Posisi ASN

Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin membongkar data spesifik mengenai area birokrasi yang paling rawan disubstitusi oleh algoritma mesin. Sektor tersebut mencakup kegiatan yang berulang dan berbasis teks atau angka.

Berikut adalah posisi pekerjaan ASN yang diproyeksikan akan dikerjakan oleh mesin cerdas:

• Administrasi perkantoran dan tata usaha
• Pengelolaan dokumen serta pengarsipan digital
• Layanan informasi publik dan pengaduan berbasis chatbot
• Sistem verifikasi dan validasi data masyarakat
• Penyusunan laporan rutin instansi
• Pengolahan statistik dan analisis data dasar

Meski deretan pekerjaan teknis tersebut terancam, Khozin memastikan posisi strategis tetap aman. "AI sulit menggantikan fungsi ASN yang membutuhkan diskresi, pertimbangan hukum, pengawasan, pengambilan keputusan publik, mediasi sosial, dan pelayanan yang memerlukan empati," terangnya, seraya menuntut kebijakan reskilling dan upskilling dari pemerintah alih-alih berfokus pada pengurangan pegawai semata.

Urgensi Adaptasi dan Pemetaan Ulang

Argumen mengenai pentingnya pemetaan ulang juga didengungkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Menurutnya, pemandangan kantor instansi daerah seperti kecamatan yang dihuni puluhan orang sudah tidak relevan lagi, karena idealnya bisa dijalankan oleh belasan pegawai saja jika sistem digitalnya matang.

"Jadi efisiensi itu jangan dipandang pengurangan jumlah ASN, tapi penempatan yang sesuai dengan kemajuan zaman," tegasnya. Pegawai yang ada disarankan untuk dialihkan ke urusan direct services semisal sektor kesehatan, konstruksi, dan pengaduan masyarakat terjun langsung.

Langkah Kolaboratif LAN

Mendapat desakan kesiapan dari legislatif, Kepala LAN, Muhammad Taufik membeberkan rekam jejak lembaganya merombak sistem pendidikan birokrat dalam dua tahun terakhir. Fokus utamanya adalah merajut kemitraan luas guna menginjeksi literasi kecerdasan buatan ke tubuh ASN.

Mitra strategis yang dilibatkan LAN untuk program kompetensi digital ini antara lain:

• Google
• Microsoft
• Amazon Web Services (AWS)
• Berbagai start-up teknologi swasta dari dalam maupun luar negeri

Taufik berharap kurikulum yang melibatkan swasta ini sanggup melahirkan aparatur yang bekerja berorientasi pada hasil nyata, bukan berburu sertifikat pelatihan semata.

Langkah-langkah terstruktur ini mendapat respons positif dari Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan. Saat diwawancarai terpisah pada Selasa (25/8/2026), Irawan sepakat bahwa digitalisasi tidak bisa dihindari dan membutuhkan asesmen terukur dari pemerintah pusat mengenai pos mana yang harus dikurangi atau justru ditambah volumenya.

"Sebenarnya bukan efisiensi. Tapi kepada penyesuaian kebutuhan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan publik," pungkasnya. ***