Atasi Konflik Lahan Parkir, Pengelola Wajib Pasang Indikator Kosong

JAKARTA - Praktik menjaga lahan parkir kosong atau nge-tag yang berujung pada keributan antar pengunjung menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan fasilitas publik. Keterbatasan informasi sirkulasi kendaraan dituding menjadi penyebab utama pengendara merasa perlu mengamankan tempat secara manual.

Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno menyoroti pentingnya peran pengelola gedung dalam meminimalkan gesekan antar pengguna fasilitas. Menurutnya, manajemen wajib menyediakan indikator ketersediaan ruang secara langsung (real-time) tepat saat kendaraan memasuki portal awal.

"Yang penting ada informasi lah kosongnya lantai berapa, lantai ini kosong atau tidak. Info-info itu diberikan ketika dia masuk lantai parkiran," jelasnya, Rabu (19/8/2026).

Transparansi Informasi Ruang

Penyampaian informasi yang transparan akan memecah penumpukan kendaraan di satu titik dan mencegah rasa panik pengendara yang berujung pada tindakan menyuruh penumpang turun mengamankan lokasi.

"Diinformasikan lantai-lantai berapa yang kosong, makanya dia kan bisa parkir," tambah Djoko. Kejelasan kapasitas ini membuat sistem rotasi berjalan secara natural tanpa mengorbankan kenyamanan pengunjung lainnya.

Pendekatan Manajemen Permintaan

Sementara itu, Ketua DTKJ, Sugihardjo melihat maraknya fenomena saling klaim lahan ini sebagai sinyal masalah struktural antara kapasitas ketersediaan (supply) dan pengelolaan tata ruang. Apabila area sering kali penuh dan memicu konflik, maka diperlukan pendekatan baru dari sekadar menambah luas area.

"Oleh karena itu, konsep kebijakan parkir ke depan tidak lagi sekadar aspek penyediaan ruang parkir, tetapi merupakan bagian dari manajemen permintaan transportasi atau Transport Demand Management," pungkasnya.***