Restrukturisasi BUMN Berlanjut, Prabowo Pangkas Layer Pertamina dan PLN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menggebrak dengan kebijakan restrukturisasi birokrasi korporasi negara. Ia memerintahkan agar lapisan (layer) serta struktur anak hingga cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipangkas, khususnya entitas di bawah PT Pertamina (Persero) dan PT PLN.

Mandat tegas ini disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup di kediaman Hambalang, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026). Pertemuan ini dihadiri jajaran petinggi negara, mulai dari Dirut PT Pertamina Simon A. Mantiri, Menteri Pertahanan RI Sjafie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Mensesneg Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," sebut Teddy, Minggu (9/8/2026).

Birokrasi Ramping, Keputusan Cepat

Pemerintah memandang struktur anak perusahaan yang terlalu panjang menjadi beban finansial sekaligus penghambat inovasi. Perampingan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem BUMN yang sehat dan kompetitif.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," tambah Teddy.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum evaluasi kebijakan energi nasional. Presiden menerima pembaruan informasi dari Pertamina terkait jalannya Program Mandatori B50 yang telah diresmikan pada Juli 2026, sekaligus meninjau kesiapan infrastruktur untuk menyambut transisi bioetanol.

Langkah Strategis Konsolidasi

Instruksi pemangkasan anak perusahaan Pertamina dan PLN merupakan kelanjutan dari program besar konsolidasi BUMN. Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sukses memangkas 250 entitas BUMN dari total 1.077 entitas dalam waktu 18 bulan.

Pada Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden Prabowo membeberkan besarnya dampak finansial dari langkah tersebut. Penutupan entitas-entitas yang tidak produktif mampu menyelamatkan anggaran sebesar Rp50 triliun yang sebelumnya tersedot untuk biaya rutin (overhead).

"Mereka laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun," urainya. Berkaca dari pencapaian tersebut, Prabowo yakin angka penghematan bisa menembus batas maksimal menjelang akhir Desember 2026, dengan proyeksi mendekati Rp70 hingga Rp80 triliun.***