Tutup Misi Diplomatik di Medan, Langkah Trump Dikhawatirkan Untungkan China

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat berencana menarik eksistensi diplomatiknya dari lima wilayah di luar negeri, termasuk Kota Medan di Indonesia. Rencana perampingan birokrasi yang sejalan dengan agenda pemerintahan Donald Trump ini telah dikomunikasikan secara internal kepada komite kongres pada akhir pekan lalu.

Menurut sumber yang mengetahui dokumen tersebut namun meminta identitasnya dirahasiakan, lima pos yang menjadi target penutupan meliputi Kedutaan Besar AS di St. George's, Grenada. Empat wilayah lainnya mencakup pos konsulat di Nagoya (Jepang), Medan (Indonesia), Winnipeg (Kanada), serta kantor cabang kedutaan di Douala, Kamerun.

Pengurangan jejak diplomatik secara bersamaan ini tergolong jarang terjadi dalam sistem perwakilan AS. Pemangkasan ini merupakan bagian dari upaya perombakan birokrasi yang mengacu pada agenda "America First". Pada awal pemerintahannya tahun lalu, pemerintahan Trump diketahui memangkas puluhan biro dan ratusan staf di Departemen Luar Negeri, kendati saat itu belum ada misi luar negeri yang ditutup.

Target efisiensi ini pada awalnya direkomendasikan lebih masif oleh Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, yang membidik hingga 30 kantor misi diplomatik. Argumentasi yang digunakan para pejabat secara internal adalah eksistensi kantor misi diplomatik skala kecil tidak memberikan dampak sepadan dengan biayanya.

Terkait wacana tersebut, Departemen Luar Negeri menyampaikan tanggapannya pada Minggu (2/6/2026). Departemen tersebut tidak memberikan konfirmasi mutlak, melainkan hanya menegaskan kepatuhan terhadap regulasi kongres dan menyatakan fokus mereka menjaga jejak diplomatik negara agar tetap efektif dan efisien.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio merespons bahwa organisasi tersebut selama ini dipandang terlalu gemuk oleh banyak pihak konservatif. Penyesuaian struktur sangat dibutuhkan dan langkah-langkah pemangkasan biaya operasional ini merupakan sebuah keharusan, urainya.

Namun, strategi efisiensi ini memicu kekhawatiran dari politisi Partai Demokrat dan sejumlah mantan pejabat kebijakan luar negeri. Mereka berpendapat bahwa pengurangan instrumen diplomatik yang digabung dengan rencana pembubaran USAID berpotensi membahayakan posisi kepemimpinan AS di mata global. Ruang pengaruh yang ditinggalkan AS dikhawatirkan memberi keuntungan bagi musuh-musuh seperti China dan Rusia.

Situasi penutupan kantor ini berbanding terbalik dengan kebijakan era Presiden Joe Biden yang banyak membuka perwakilan baru di kawasan Pasifik demi bersaing dengan China. Saat ini, China diketahui masih mempertahankan kehadiran diplomatiknya secara aktif di St. George's, Nagoya, dan Medan.***