Ironi Kepala Daerah Masuk Jurang OTT Akibat Gagalnya Sistem

JAKARTA - Penangkapan dua pimpinan daerah oleh KPK memperlihatkan celah besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Tertangkapnya Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) dan Bupati Langkat melalui operasi tangkap tangan (OTT) menegaskan bahwa sekadar mengganti figur pimpinan tidak menyelesaikan akar permasalahan korupsi.

Merespons situasi ini, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan angkat bicara. Ia menekankan bahwa persoalan integritas kepala daerah sangat erat kaitannya dengan lemahnya regulasi pencegahan, Minggu (5/7/2026).

Sejarah Kelam yang Berulang

Penangkapan ini terasa sangat miris mengingat kedua bupati yang tertangkap adalah sosok pengganti dari kepala daerah sebelumnya yang juga jatuh karena kasus serupa.

Bupati Kuansing, Suhardiman Amby terjaring OTT KPK saat dirinya berstatus sebagai pengganti Andi Putra. Andi sendiri telah lebih dulu kena OTT pada Oktober 2021.

Kondisi identik terjadi di Sumatera Utara. Bupati Langkat, Syah Afandin yang kini tertangkap adalah penerus dari bupati sebelumnya, Terbit Rencana Perangin-angin. Posisi Plt Bupati Langkat mulai dipegang Syah Afandin tahun 2022 pasca Terbit kena tangkap KPK.

Butuh Kebijakan Komprehensif

Melihat pola yang terus berulang, Irawan menyebut langkah KPK menangkap tangan koruptor harus dibarengi perombakan sistem besar-besaran. Penegakan hukum semata dinilai tidak akan pernah cukup.

"Saya menilai upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum seperti KPK tidak akan cukup untuk memutus mata rantai. Penegak hukum harus didukung dengan perangkat kebijakan yang memadai," tutur Irawan.

Kegagalan mencegah tindak pidana ini membuat jabatan kepala daerah terus menjadi ladang subur praktik suap.

"Kalau pendapat saya, itu karena setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK tidak diikuti dengan perbaikan dan penguatan sistem pencegahan korupsi. Makanya perbuatan terus berulang. Hanya ganti orang dan pelaku saja," jelasnya.

Lingkungan kerja yang buruk dituding menjadi penyebab utama seorang pejabat bisa terseret pusaran rasuah.

"Karena sistem dan budaya, pihak yang masuk dalam sistem yang rentan sangat memungkinkan terpapar perilaku koruptif," sambungnya.

Biaya Politik Menjadi Momok

Menurut Irawan, ada benang merah yang menghubungkan berbagai kasus korupsi di daerah. Tuntutan materi yang tinggi saat mencalonkan diri sering kali memaksa pejabat mencari cara instan mengembalikan modal politik.

"Korupsi yang terjadi di daerah lahir dari persilangan seperti faktor hedonisme, politik desentralisasi dan budaya permisif. Salah satu pemicu paling dominan juga adalah tingginya biaya politik dan birokrasi yang rumit. Bicara korupsi sebabnya banyak, tidak tunggal," urai Irawan memaparkan analisisnya. ***