Menko Yusril Terima BEM SI, Kritik MBG Jadi Poin Krusial

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima langsung audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan memastikan lima tuntutan yang sebelumnya disuarakan dalam aksi demonstrasi akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (18/6/2026), menjadi respons pemerintah terhadap aksi mahasiswa yang digelar pada 12 Juni lalu.

Dalam forum tersebut, BEM SI membawa lima tuntutan utama, mulai dari penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian militerisasi di ruang sipil, hingga desakan agar pemerintah mengakui berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah. Namun dari seluruh isu yang mengemuka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi topik yang paling banyak mendapat perhatian.

Yusril mengungkapkan bahwa dirinya secara khusus meminta klarifikasi kepada mahasiswa terkait tuntutan penghentian MBG yang sempat menjadi sorotan publik. "Saya meminta penjelasan langsung kepada teman-teman mahasiswa mengenai tuntutan terhadap program MBG," katanya.

"Dari penjelasan yang saya terima, yang dimaksud bukan menghentikan manfaat program, melainkan memperbaiki tata kelola agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan efektif," Yusril menambahkan.

Menurut Yusril, pemerintah memandang kritik tersebut sebagai masukan yang konstruktif. Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan penyedia bahan pangan lokal.

Ia menegaskan bahwa setiap masukan terkait tata kelola program akan menjadi perhatian pemerintah. "Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkuat ekonomi masyarakat," Yusril menuturkan.

"Jika ada masukan untuk penyempurnaan tata kelolanya, tentu akan kami sampaikan dan menjadi bahan evaluasi pemerintah," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Yusril menegaskan pemerintah tidak menutup ruang dialog dengan kelompok mahasiswa. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan dihimpun dan dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kritik mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan harus ditempatkan sebagai energi perbaikan bagi pemerintah. "Kami mendengar dan mencatat seluruh masukan yang disampaikan. Semua akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Dialog seperti ini penting karena pemerintah membutuhkan perspektif dari masyarakat, termasuk mahasiswa," ujar Yusril.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berpendapat selama dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan argumentasi yang kuat.

"Kami menjamin kebebasan berpendapat. Mahasiswa harus tetap kritis, tajam dalam berpikir, dan menyampaikan gagasan secara konstruktif. Kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat," katanya.

BEM SI Minta Evaluasi Kebijakan

Perwakilan BEM SI yang hadir dalam audiensi berharap dialog tersebut tidak berhenti sebagai forum seremonial. Mereka meminta pemerintah menjadikan berbagai aspirasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Pertemuan ini menjadi salah satu sinyal bahwa pemerintah memilih jalur komunikasi terbuka di tengah meningkatnya kritik publik terhadap sejumlah program strategis nasional.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah, terutama terkait evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo.

Dengan dibawanya langsung aspirasi mahasiswa ke meja Presiden, pemerintah menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa kritik publik tidak sekadar didengar, tetapi juga ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih responsif dan akuntabel.

Tuntutan utama, mulai dari penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian militerisasi di ruang sipil, hingga desakan agar pemerintah mengakui berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah.

Namun dari seluruh isu yang mengemuka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi topik yang paling banyak mendapat perhatian.

Yusril mengungkapkan bahwa dirinya secara khusus meminta klarifikasi kepada mahasiswa terkait tuntutan penghentian MBG yang sempat menjadi sorotan publik. "Saya meminta penjelasan langsung kepada teman-teman mahasiswa mengenai tuntutan terhadap program MBG.

Dari penjelasan yang saya terima, yang dimaksud bukan menghentikan manfaat program, melainkan memperbaiki tata kelola agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan efektif," kata Yusril, Kamis (18/6).

Menurut Yusril, pemerintah memandang kritik tersebut sebagai masukan yang konstruktif. Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan penyedia bahan pangan lokal.

Ia menegaskan bahwa setiap masukan terkait tata kelola program akan menjadi perhatian pemerintah. "Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkuat ekonomi masyarakat," jelas Yusril.

"Jika ada masukan untuk penyempurnaan tata kelolanya, tentu akan kami sampaikan dan menjadi bahan evaluasi pemerintah," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Yusril menegaskan pemerintah tidak menutup ruang dialog dengan kelompok mahasiswa. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan dihimpun dan dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kritik mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan harus ditempatkan sebagai energi perbaikan bagi pemerintah. "Kami mendengar dan mencatat seluruh masukan yang disampaikan," ucap Yusril.

"Semua akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Dialog seperti ini penting karena pemerintah membutuhkan perspektif dari masyarakat, termasuk mahasiswa," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berpendapat selama dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan argumentasi yang kuat. "Kami menjamin kebebasan berpendapat. Mahasiswa harus tetap kritis, tajam dalam berpikir, dan menyampaikan gagasan secara konstruktif. Kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat," katanya. ***