Cegah Lahan Jatuh ke Pemodal, RUU Reforma Agraria Atur Pemberdayaan Masyarakat

JAKARTA – Upaya mencegah tanah milik masyarakat kembali jatuh ke tangan pemodal besar menjadi salah satu sorotan utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi ini dirancang agar penerima lahan redistribusi mendapat pendampingan pemberdayaan sehingga tidak menjual kembali tanah mereka.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menerangkan, tujuan pengembalian hak tanah adalah untuk menyejahterakan warga. Jika tanah tersebut dijual kembali, maka tujuan pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai.

"Tujuannya adalah ketika terjadi redistribusi atau pengembalian hak, tanah itu diberdayakan. Supaya jangan dijual. Kalau dijual, sama juga masyarakat kembali miskin. Tujuannya tidak kurang dan tidak lebih dari itu," tandasnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Fokus Mengakhiri Sengketa

Selain soal pemberdayaan, politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa landasan utama dari regulasi ini adalah untuk membereskan konflik pertanahan yang telah berlarut-larut. Panitia kerja (panja) ditugaskan untuk merumuskan standar hak atas tanah yang jelas guna mencegah timbulnya konflik turunan.

"UU ini memang UU tentang konflik dan penyelesaian konflik. Yang kita urus adalah penyelesaian konflik agraria yang saat ini sudah mendera masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, agar konflik itu bisa selesai," tambahnya.

Resmi Menjadi Usul Inisiatif

Sebagai langkah konkret, DPR RI telah menyepakati aturan ini menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung jalannya rapat dan meminta persetujuan para anggota dewan. Proses ini berjalan lancar setelah delapan fraksi memberikan pandangan mereka secara tertulis demi efisiensi waktu rapat.

Perwakilan legislator yang menyerahkan pandangan fraksinya antara lain Banyu Biru Djarot dari Fraksi PDI Perjuangan, Firnando Ganinduto dari Fraksi Partai Golkar, Melati dari Fraksi Partai Gerindra, dan Ujang Bey dari Fraksi Partai NasDem. Turut menyerahkan pandangan yakni Reni Astuti dari Fraksi PKS, Andi Yuliani Paris dari Fraksi PAN, dan Ishak Mekki dari Fraksi Partai Demokrat. ***