Lindungi 8 WNI di Rusia, Menkokumham Koordinasi dengan Kemlu

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengumpulkan informasi terkait indikasi keterlibatan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai tentara bayaran di Rusia. Koordinasi antar kementerian, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), langsung digelar untuk menentukan langkah penanganan strategis.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan penanganan insiden WNI masuk dinas militer asing selalu membutuhkan kecermatan tinggi, Rabu (2/9/2026).

Jejak WNI di Medan Tempur Asing

Keterlibatan warga negara di garis depan pertempuran asing bukanlah insiden pertama. Sebelumnya, mantan anggota Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, diketahui terjun dalam perang Rusia-Ukraina, meski akhirnya ia memilih untuk pulang. Jejak yang sama juga ditinggalkan oleh mantan anggota Brimob Polda Aceh, Muhammad Rio.

"Kasus seperti ini pernah kita hadapi sebelumnya," sebut Yusril menanggapi pola pergerakan para WNI tersebut.

Menurut Yusril, rentetan kejadian ini membuktikan bahwa pemerintah harus sangat jeli dalam menelisik latar belakang keberangkatan warga. Apakah kedelapan WNI tersebut sadar akan konsekuensi militer yang dihadapi, atau sekadar korban penempatan kerja ilegal.

"Kita perlu mengetahui siapa yang merekrut, bagaimana mereka direkrut, apa yang dijanjikan, dan apakah sejak awal mereka mengetahui bahwa mereka akan ditempatkan dalam dinas militer," tambahnya.

Sinergi Kelembagaan dan Ketegasan Hukum

Yusril memastikan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru menjatuhkan sanksi hukum sebelum seluruh rangkaian kejadian terungkap. Sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait akan difokuskan untuk memverifikasi kebenaran laporan intelijen dari Rusia.

"Kita akan pastikan dulu faktanya. Negara berkepentingan melindungi warga negaranya, tetapi pada saat yang sama kita juga harus menegakkan hukum. Jadi dua-duanya harus berjalan," tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, kementerian turut merilis peringatan kepada masyarakat luas agar tidak mudah terperdaya oleh janji kesejahteraan di negara rawan. Janji pendapatan tinggi sering kali menjadi modus untuk mengirim tenaga kerja ke zona berbahaya, termasuk instalasi militer asing. ***