Prabowo Tutup 290 BUMN, Efisiensi Anggaran Capai Rp50 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/8/2026). Dalam masa jabatan 21 bulan, pemerintah fokus melakukan restrukturisasi korporasi negara secara besar-besaran untuk menyelamatkan devisa dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Langkah rasionalisasi ini dilakukan melalui badan investasi Danantara yang menemukan 1.074 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu usahanya. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengeksekusi penutupan ratusan entitas bisnis yang dinilai membebani keuangan negara.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Hari ini saya melaporkan, kita telah tutup 290 BUMN," tegasnya.

Perampingan BUMN dan Peningkatan Laba

Pemerintah menargetkan hanya akan menyisakan maksimal 300 BUMN yang produktif dan memberikan nilai tambah pada akhir tahun 2026. Lewat perampingan ini, negara berhasil memangkas biaya operasional tidak produktif hingga Rp50 triliun. Dana hasil efisiensi tersebut kini dialihkan untuk investasi dan industrialisasi yang berdampak langsung ke masyarakat.

Restrukturisasi ini berimbas positif pada laporan keuangan perusahaan pelat merah. Keuntungan BUMN tahun 2025 tercatat mencapai Rp326 triliun, naik 75,3 persen dari tahun sebelumnya. Dividen bersih BUMN, setelah dikurangi Penanaman Modal Negara (PMN), juga melompat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025.

"Tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan Rp200 triliun, tanpa ada PMN. Artinya, dari 2024 ke 2026, naik empat kali lebih besar," rincinya.

Kemandirian Energi dan Pengawasan Ekspor

Selain membenahi BUMN, pemerintah menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar per 1 Juli 2026. Langkah ini terwujud setelah Indonesia sukses memproduksi diesel B50 secara mandiri. Kebijakan ini menghemat devisa negara sebesar Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar Dolar Amerika.

Untuk mencegah kebocoran nilai tambah komoditas strategis, pemerintah mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah memonitor devisa ekspor senilai 14 miliar Dolar Amerika hanya dari tiga komoditas.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri," tutupnya.***