Perjuangan Warga Tembus Hutan, Demi Suarakan Aspirasi Pembangunan

NUNUKAN - Masyarakat perbatasan RI - Malaysia di dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, masih terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan. Kondisi jalan yang menjelma menjadi kubangan lumpur saat musim hujan membuat wilayah tersebut terisolasi.

Dampaknya, biaya transportasi naik tajam dan memicu kelangkaan bahan pokok. Sebanyak 24 warga nekat melakukan perjalanan darat ekstrem untuk membawa masalah ini ke DPRD Provinsi Kaltara.

"Kami tak ingin mati di negeri sendiri. Setidaknya kita berusaha terus bersuara. Satu saja yang kami minta, yaitu perbaikan jalan Krayan. Masalah sandang, pangan dan papan, biar jadi urusan kami sendiri," sebut koordinator aksi, Yasan Paran, saat dihubungi, Senin (20/7/2026).

Beban Ekonomi Makin Menjerat

Slogan pemerintah 'membangun dari pinggiran' dinilai belum menyentuh Krayan. Yasan merinci, kondisi jalan yang rusak parah memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, di antaranya:

• BBM Rp 30.000 per liter
• Semen Rp 490.000 per sak
• Gula pasir Rp 29.000 per kg

"Saat ini, BBM Rp 30.000 per liter, semen Rp 490.000 per sak, gula pasir Rp 29.000 per kg. Gambaran ini bukan baru terjadi. Tapi menjadi masalah menahun. Kelangkaan barang terus terjadi," ungkap Yasan.

Jalur darat yang normalnya ditempuh dalam hitungan jam kini memakan waktu berhari hari. Rombongan warga bahkan harus melintasi rute sulit menuju Long Semamu, Kabupaten Malinau, lalu ke Tanjung Selor selama dua hari penuh demi menemui wakil rakyat.

"Saat ini jalanan Krayan terputus total. Hasil tani tak bisa diangkut, masyarakat kami terus dipaksa hidup dalam kesulitan. Padahal kami masih bagian NKRI," paparnya menyoroti kerusakan Jalan Lingkar Provinsi sepanjang 80 km yang menghubungkan Kecamatan Krayan Barat menuju Krayan Tengah dan Krayan Selatan.

"Kami sudah banyak sekali buat aksi, kami terus berteriak, kalau memang tidak ada kucuran anggaran ke kami, lepaskan saja kami dari NKRI agar kami tak terus berharap," urainya.

Respons DPRD Kaltara

Kondisi ini memancing reaksi legislatif. Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mempertanyakan nihilnya plot perbaikan jalan pada APBD 2026, sekaligus menagih komitmen 'Membangun Kota Menata Desa' di era Gubernur Zainal Paliwang.

"Kami komisi 3 bermitra dengan Dinas PUPR Kaltara. Saya sudah sampaikan masalah penganggaran untuk Krayan harus ada, dan wajib sifatnya," tegas Jufri saat dihubungi, Selasa (21/7/2026).

Pihaknya berjanji akan mengamankan anggaran di APBD Perubahan 2026 serta menemui Kementerian di Jakarta.

"Jadi untuk domain provinsi kita sudah sepakat ada plot anggaran untuk Krayan di APBDP 2026. Untuk jalan link nasional, kita minta pusat merubah pengaspalan menjadi pengerasan atau agregat. Tujuannya biar lebih panjang hasilnya ketimbang pengaspalan," jelasnya.***