Anggaran MBG Dievaluasi Menkeu Segera Temui Kepala BGN
![]() |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. |
JAKARTA - Strategi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun ini masih terus dikaji oleh pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan adanya potensi penurunan alokasi dana dari rencana awal seiring evaluasi program tersebut.
Keterangan ini disampaikan Purbaya usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Sebelum memutuskan besaran anggaran, Purbaya berencana mengadakan pertemuan krusial dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang.
"Saya mau ketemu (Kepala BGN) minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan," ucap Purbaya.
Purbaya belum merinci detail angka penurunan atau faktor utama penyesuaian anggaran. Ia juga menanggapi isu kemungkinan anggaran MBG memotong dana pendidikan dengan menyebut hal itu belum bisa dipastikan, tetapi idealnya tidak terjadi.
Di sisi lain, perombakan tata kelola Program MBG 2025-2026 terus berjalan. BGN kini gencar meninjau ulang titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tepat sasaran, menyusul langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan sejumlah mantan petinggi BGN sebagai tersangka dugaan korupsi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menyoroti kesalahan praktik masa lalu yang mendirikan SPPG tanpa melihat urgensi pemenuhan gizi wilayah tersebut.
"Sehingga tidak ada perhatian terhadap apakah ini daerah stunting atau bukan, daerah yang perlu disasar atau tidak karena kondisi tertutup, tidak. Mereka pokoknya ada SD di sekitarnya, ada SMP di sekitarnya. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut," urai Agustina.
"Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya," jelasnya.
Agustina memaparkan saat ini ada 62,7 juta penerima manfaat yang sedang diverifikasi dan dipetakan sesuai tingkat kerentanan. Hal ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta BGN mengkaji ulang target penerima MBG agar fokus pada masyarakat rentan, desil bawah, dan daerah stunting tinggi.
Selain itu, Presiden juga meminta agar semua usulan dikaji secara mendalam sebelum pemerintah mengambil kebijakan resmi mengenai keberlanjutan dan skema MBG.
"Beliau mendengarkan semua masukan dari semua peserta rapat yang hadir tadi. Ada usulan yang macam-macam," ungkap Agustina sesudah menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | republika.co.id |
| Kategori | : | Pasar & Niaga, Balai Kota, Keuangan |











