Buruh Siap Aksi di Kantor Tokopedia Tuntut Kejelasan Hak Karyawan

JAKARTA – Sebanyak 1.250 karyawan Tokopedia yang terkena PHK mendapatkan dukungan dari Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh (KSP-PB). Mereka dijadwalkan melakukan aksi demonstrasi di kantor Tokopedia, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026) untuk menuntut pembayaran hak-hak karyawan.

Solidaritas Buruh

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dijadwalkan hadir pukul 10.00 WIB. Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi hak pekerja di tengah restrukturisasi perusahaan pasca akuisisi.

"Besok jam 10 pagi, saya mau datang ke kantor manajemennya, kalau enggak dibukain pintu, ya saya berdiri aja di depan pintu TikTok. Pusing-pusing amat, yang penting negara harus hadir. Kenapa TikTok mem-PHK karyawan Tokopedia setelah mengakuisisi?" ujar Said usai konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Ia mendesak agar perusahaan lebih transparan mengenai penggunaan modal setelah akuisisi.

"KSP-PB berpendapat TikTok harus membayar hak-hak karyawan daripada Tokopedia. Karena Tokopedia sudah diakuisisi oleh TikTok," paparnya.

Kewenangan Manajemen Baru

Di sisi lain, Juru Bicara TikTok menjelaskan bahwa penyesuaian organisasi dilakukan demi pertumbuhan jangka panjang.

"Kami tengah menyelaraskan organisasi riset dan pengembangan pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi bisnis kami, komunitas kreator, dan penjual di platform kami," kata Juru Bicara TikTok.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyatakan tidak ikut campur dalam keputusan tersebut. Direktur GoTo, Simon Tak Leung Ho, menegaskan posisi GoTo yang hanya memegang 24,99 persen saham.

"Perseroan sebagai pemegang saham sebesar 24,99% di PT Tokopedia, menghormati setiap langkah-langkah yang diambil atau akan diambil oleh manajemen PT Tokopedia sehubungan dengan rencana penyesuaian organisasi," ujar Simon.

GoTo menyebut tidak ada dampak material bagi keuangan perseroan atas kebijakan ini. Sementara itu, Said Iqbal memastikan pihaknya tidak akan berhenti mengawal nasib para pekerja hingga gaji dan pesangon benar-benar dibayarkan.***