Langkah Tegas Pemerintah Redam PHK Massal, Soroti Kasus Pakerin Hingga Grup Yazaki

JAKARTA - Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) kian santer terdengar mengancam denyut nadi sektor manufaktur tanah air. Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan nasib buruh, pemerintah turun tangan memastikan mitigasi berjalan optimal dan proporsional.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal membeberkan hal ini di Jakarta, Senin (29/6/2026). Ia menegaskan, pendampingan terus dilakukan untuk mencegah meluasnya penutupan lapangan kerja.

Pendekatan Dialogis Tekan Angka Pengangguran

Pemerintah menempuh jalur komunikasi intens dengan pelaku industri untuk menekan opsi pemecatan.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Kasus di Grup Yazaki menjadi bukti mitigasi yang terarah. Negosiasi bipartit sukses menggeser rencana relokasi produksi ke Vietnam, sehingga efisiensi dilakukan bertahap seiring selesainya masa kontrak. Pemenuhan hak pekerja juga terus dikawal ketat, seperti yang terjadi pada PT Pakerin dan PT Molex Ayus.

Menelisik Beban Berat Dunia Usaha

Melemahnya industri tidak semata-mata karena lonjakan harga energi. Dinamika makro seperti turunnya daya beli serta guncangan geopolitik ikut memberi andil besar.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” sambungnya.

“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," paparnya.

Membedah Pengaruh Harga Gas

Pandangan senada diutarakan oleh pakar sektor energi. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyatakan, menyalahkan harga gas secara sepihak bukanlah langkah yang tepat.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," urai Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, kontribusi biaya bahan bakar, gas, pelumas, dan listrik hanya menyentuh angka 6,35 persen dalam struktur biaya input. Beban terbesar justru ada pada bahan baku yang mengambil porsi 64,60 persen hingga 96,76 persen.

Porsi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) juga sangat spesifik bergantung pada jenis produksinya:

• * Industri oleokimia: Sekitar 3,3 persen.
• * Industri sarung tangan karet: Di angka 7–14 persen.
• * Industri kaca: Sekitar 16 persen dari total biaya.

Fakta ini menegaskan bahwa strategi industri, kelancaran rantai pasok, dan ketersediaan bahan mentah jauh lebih krusial dibandingkan sekadar regulasi harga gas.

Respons Parlemen Terhadap Jeritan Pekerja Bekasi

Situasi ini memicu langkah taktis dari lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6) lalu mengonfirmasi bahwa dewan telah bersiap mengambil langkah mitigasi. Hal ini dipicu oleh laporan mencengangkan terkait potensi PHK yang menghantui lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, dengan alasan beban harga gas.

Menindaklanjuti temuan tersebut, koordinasi tingkat tinggi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) akan segera dijalankan guna mencari titik temu mengenai penetapan harga gas bagi kalangan industri. ***