DPR Desak Audit Total MBG, Firman: Jangan Sampai Niat Baik Rusak di Lapangan

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program sosial yang memiliki tujuan mulia untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok kurang mampu.

Namun, ia menilai pelaksanaan program tersebut harus dievaluasi dan dibersihkan dari berbagai potensi penyimpangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.

Menurut Firman, di tengah tekanan ekonomi akibat gejolak geopolitik dan geoekonomi global, keberadaan program MBG justru semakin penting sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Di situasi segenting ini, program seperti MBG justru harus menjadi tameng pelindung rakyat. Jangan sampai niat baiknya rusak karena salah kelola di lapangan,” kata Firman Soebagyo, Jumat (19/4/2026).

Firman menjelaskan, konflik geopolitik, perang dagang, hingga fluktuasi harga pangan dan energi dunia telah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli dinilai semakin membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah yang melakukan moratorium, evaluasi, serta audit investigasi terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.

“MBG harus kembali ke tujuan awalnya, yakni menyasar masyarakat tidak mampu, terutama di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya.

Firman juga mengingatkan pemerintah agar terbuka terhadap berbagai masukan yang berkembang di masyarakat, termasuk kritik dari kalangan mahasiswa.

Selain itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan nelayan.

Ia menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa maupun penggunaan anggaran pada sejumlah program, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Di sisi lain, Firman mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan program MBG sebagai alat politik maupun sarana memecah belah masyarakat. Ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses secara tuntas dan transparan. Siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan negara harus diproses sesuai hukum tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Firman menilai keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kesiapan perencanaan, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif.

“Di tengah guncangan geopolitik dan ekonomi global, rakyat membutuhkan program yang benar-benar berjalan, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Pemerintah harus cepat berbenah, sementara masyarakat perlu ikut mengawal agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal,” pungkasnya. ***