Mantan Pimpinan KPK Bongkar Praktik Cawe Cawe Aparat di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA – Mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang menyoroti lemahnya penegakan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Institusi penjaga gerbang ekonomi negara tersebut dinilai telah menjadi ladang korupsi akibat maraknya campur tangan atau *cawe-cawe* dari berbagai pihak luar.

Saut menilai kelemahan utama Bea Cukai terletak pada ketiadaan kewenangan penuh untuk menindak pelaku atau orang yang melanggar aturan kepabeanan. Kekosongan kewenangan ini justru dimanfaatkan oleh oknum dari instansi lain untuk ikut campur tangan di lapangan.

"Padahal sebenarnya secara undang-undang dia harus mandiri. Tapi kan sering terjadi kunci-mengunci kan. Iya dong," tegas Saut, Minggu (31/5/2026).

Praktik Saling Sandera di Pelabuhan

Keramaian berbagai instansi keamanan di pelabuhan utama rupanya tidak berbanding lurus dengan ketatnya pengawasan arus barang. Saut menyebut kehadiran banyak pihak justru menciptakan situasi saling menyandera yang menguntungkan para mafia pelabuhan.

Kondisi ini terjadi di tiga pelabuhan besar yang menjadi pintu masuk utama barang impor:

• Pelabuhan Tanjung Priok
• Pelabuhan Tanjung Mas
• Pelabuhan Belawan

"Semua aparat keamanan juga kan memantau di Tanjung Priok, Tanjung Mas, Belawan. Mereka tahu juga siapa calo-calo di situ, siapa yang cawe-cawe di situ, mereka tersandera di situ," paparnya.

Ketidakmampuan Bea Cukai menindak langsung para aktor intelektual penyelundup membuat praktik percaloan terus berulang tanpa ada penyelesaian hukum yang tuntas.

***