Tata Niaga Baru Batu Bara dan CPO, Pengusaha Wajib Lewat PT DSI Mulai Besok

JAKARTA - Para pelaku usaha dan eksportir komoditas strategis kini dihadapkan pada babak baru tata niaga nasional. Pemerintah resmi menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal untuk seluruh aktivitas pengiriman minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferro alloy ke pasar global.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan aturan satu pintu ini mulai efektif pada Senin (1/6/2026), sebagai bentuk perwujudan visi Presiden RI, Prabowo Subianto dalam memperbaiki kebocoran tata kelola sumber daya alam.

"Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden (...) yang intinya pemerintah akan memperbaiki tata kelola secara mendasar ekspor komoditas sumber daya alam strategis," ucap Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta Pusat, Minggu (31/5/2026).

Menyadari besarnya skala bisnis ketiga komoditas penopang devisa ini, pemerintah memutuskan untuk tidak langsung mengikat industri, melainkan memberikan masa transisi selama enam bulan ke depan.

Mekanisme Transisi dan Pengawasan Terpadu

Agar transisi birokrasi berjalan mulus tanpa mengganggu volume ekspor, sistem ini dilengkapi serangkaian pengamanan prosedur:

• Evaluasi Berkala: Pemerintah akan meninjau efektivitas sistem ini setiap tiga bulan untuk menambal kelemahan pada fase awal.
• Batas Adaptasi Final: Terhitung 1 Januari 2027, seluruh mekanisme perdagangan ekspor komoditas terkait mutlak menggunakan jalur PT DSI tanpa pengecualian.
• Perusahaan Non-Komersial: PT DSI hanya diposisikan sebagai regulator pengawas dan sama sekali tidak memungut biaya margin keuntungan ekspor.

Kepastian ini diperkuat oleh komitmen Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang secara proaktif menenangkan pasar kelapa sawit guna menjaga stabilitas harga di kalangan pekebun.

"Disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel," ungkap Sudaryono meredam kekhawatiran asosiasi pengusaha sawit, Jumat (29/5/2026).***