Menko Polhukam Tegaskan Pentingnya Keberanian Moral dan Integritas Birokrasi

BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya integritas, disiplin, serta keberanian moral bagi para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam menjalankan tugas birokrasi di masa mendatang.

Pesan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada praja di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).

Djamari mengingatkan bahwa birokrat memiliki peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, menurut dia, praja harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik.

“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujar Djamari.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh praja.

Presiden, kata Djamari, menitipkan pesan agar para praja belajar dengan sungguh-sungguh karena peran mereka akan sangat dibutuhkan negara.

Djamari menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi dinamika global yang kompleks. Mulai dari perubahan geopolitik, isu keamanan di kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi yang berpotensi menimbulkan kebocoran kekayaan negara.

“Perubahan geopolitik memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Pemerintah terus bekerja keras meminimalkan dampak global agar masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.

Menurut Djamari, Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi yang akan berlangsung hingga 2035.

Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.

“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Pendidikan menjadi sangat penting,” katanya.

Djamari juga menyinggung masih terjadinya praktik yang merugikan negara, mulai dari manipulasi perdagangan hingga tindakan korupsi.

Ia menegaskan bahwa korupsi dalam skala apa pun merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa,” ucapnya.

Sebagai calon aparatur pemerintahan yang kelak bersentuhan langsung dengan masyarakat, praja diminta mengedepankan empati, sensitivitas sosial, serta semangat pengabdian.

“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” tegasnya.

Djamari mengingatkan maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial.

Aparatur pemerintahan, menurut dia, harus mampu memberikan edukasi publik mengenai penggunaan media digital secara bijak.

Selain itu, ia meminta praja terus membangun disiplin, ketangguhan, serta semangat pantang menyerah sebagai bekal kepemimpinan di masa depan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pandangan Presiden mengenai tiga unsur utama ketahanan negara: militer yang kuat, aparat keamanan dan intelijen yang tangguh, serta aparatur sipil negara yang profesional.

Dari sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, mayoritas berada di daerah dan memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Tito menilai lulusan IPDN menjadi bagian penting dari kekuatan tersebut.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan di IPDN tidak hanya menitikberatkan pada ilmu pemerintahan, tetapi juga pembentukan disiplin, loyalitas, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.

“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kesiapan kerja, disiplin, dan pemahaman pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Saat ini, IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah, termasuk Bukittinggi, Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, NTB, dan Papua. Lembaga ini juga menyelenggarakan program magister dan doktoral di Jakarta. ***