Regulasi Ekspor Terpusat Berpotensi Guncang Sektor Sawit dan Pertambangan

JAKARTA - Stabilitas ekonomi nasional dan iklim investasi menghadapi tantangan baru di tengah wacana penguatan kontrol negara terhadap sektor ekspor. Konsep sentralisasi tata niaga ini dinilai membutuhkan kajian regulasi yang sangat mendalam agar tidak memicu krisis ekonomi baru di masa depan.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam kegagalan pengelolaan ekonomi secara sentralistik. Ia menjadikan krisis finansial sebuah negara di benua Amerika Selatan sebagai contoh nyata kelalaian fatal.

"Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan," ungkap Firman yang disadur dari RMOL, Jumat (22/5/2026).

Pemerintah sejatinya memiliki tujuan menekan celah pelanggaran ekspor semacam under invoicing. Kendati demikian, memperkuat peran pengawas di lapangan dinilai lebih masuk akal ketimbang mengambil kendali total atas jalur perdagangan komoditas.

"Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu," sambungnya.

Ketergantungan ekonomi pada instrumen APBN semata tidak akan mampu menggerakkan roda pembangunan tanpa sokongan dari pihak swasta dan pemodal. Aturan main yang terlalu mengekang ruang gerak pengusaha akan langsung memunculkan risiko capital flight secara beruntun.

"Kalau sampai terjadi capital flight, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, minyak dan gas bisa terdampak," terangnya.

Walaupun negara seperti Chile mencatatkan keberhasilan mengelola ekspor lewat skema perusahaan negara, perbedaan kompleksitas ekonomi dengan kondisi di Indonesia sama sekali tidak bisa disamakan. Kepastian hukum bagi kelangsungan dunia usaha, kestabilan harga pangan, serta jaminan hidup bagi petani harus terus diprioritaskan dalam setiap perancangan kebijakan.***