Skandal Suap Impor Terbongkar, KPK Tangkap Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap yang menyasar jantung pertahanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung di Jakarta dan Lampung, penyidik meringkus Rizal, pejabat eselon II yang pernah memegang otoritas penuh sebagai Direktur Penyidikan dan Penindakan (P2) Bea Cukai.

Penangkapan Rizal yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat ini menjadi pukulan telak bagi instansi pabean. Sebagai mantan pucuk pimpinan di bidang penindakan, Rizal seharusnya menjadi benteng utama melawan penyelundupan, namun kini ia justru diduga menjadi bagian dari praktik haram importasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa tim satgas telah mengamankan mantan Direktur P2 tersebut di wilayah Lampung.

"Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan," kata Budi di Gedung Merah Putih, Rabu (4/2/2026).

Operasi ini dipicu oleh adanya dugaan kuat praktik lancung dalam kegiatan impor yang melibatkan pengusaha swasta. KPK mensinyalir adanya transaksi suap untuk memuluskan barang masuk tanpa prosedur yang sah, yang melibatkan pengaruh jabatan Rizal sebagai otoritas pengawas wilayah.

Hingga Rabu sore, sejumlah pihak yang terjaring operasi mulai digiring masuk ke ruang pemeriksaan intensif di markas antirasuah. Budi menyebutkan bahwa proses evakuasi pihak-pihak lain masih berlangsung dari lokasi penangkapan menuju Jakarta.

"Beberapa pihak sudah tiba di K4 dan sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Beberapa pihak lain masih dalam perjalanan untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," tambahnya.

KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum bagi Rizal dan kolega lainnya. Pengungkapan kasus ini kian menegaskan adanya celah korupsi yang sistemik di lini pengawasan impor, di mana oknum penjaga pintu gerbang ekonomi negara justru diduga menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi.***