Ketimpangan Infrastruktur Nyata, Saadiah Ajak Komisi V DPR dan Pemerintah ke Maluku

Melalui komunikasi intensifnya di Senayan, Komisi V DPR akhirnya melakukan kunjungan kerja reses ke Maluku pada 30–31 Oktober 2025 untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur dan transportasi di daerah tersebut.

Saadiah menyebut, kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial DPR, melainkan langkah konkret untuk menghadirkan perhatian nyata dari pemerintah pusat terhadap karakter geografis Maluku yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

“Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah saat peninjauan di Ambon, Jumat (31/10/2025).

Selama dua hari, rombongan Komisi V meninjau sejumlah proyek strategis seperti Pembangunan Coastal Road, Pelabuhan Yos Sudarso, serta berbagai fasilitas pelabuhan dan transportasi laut lainnya.

Turut hadir dalam rombongan tersebut perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS, serta sejumlah BUMN transportasi nasional.

Menurut Saadiah, kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat Maluku mulai mendapat perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan nasional.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur di Maluku harus diarahkan untuk membuka konektivitas antarpulau dan meningkatkan akses ekonomi warga pesisir.

“Saya ingin memastikan bahwa setiap jembatan, dermaga, jalan, dan bandara yang direncanakan untuk Maluku bukan hanya proyek, tapi benar-benar solusi bagi keterisolasian warga kita di pulau-pulau,” tegas legislator asal Maluku itu.

Pada malam harinya, Komisi V menggelar pertemuan resmi bersama Gubernur Maluku, para bupati dan wali kota se-Maluku, serta jajaran kementerian terkait.

Dalam forum tersebut, Saadiah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan hasil aspirasi daerah tidak berhenti di ruang rapat, tetapi diwujudkan dalam program nyata dan alokasi anggaran.

“Aspirasi masyarakat Maluku tidak boleh berhenti di ruang rapat, terapi harus dieksekusi oleh pemerintah demi pemerataan pembangunan di Indonesia, termasuk Maluku,” jelasnya.

Kunjungan ini menegaskan bahwa perjuangan membangun Maluku bukan semata urusan laporan dan data teknis, melainkan hadir langsung mendengarkan suara masyarakat dan memastikan Maluku mendapat porsi yang adil dalam pembangunan Indonesia Maju.***