PLN Dapat Fasilitas Negara, Tapi Rugi dan Utang Membengkak

JAKARTA – Kinerja keuangan PT PLN (Persero) kembali menuai kritik keras, menyusul laporan lonjakan utang perusahaan hingga menyentuh angka Rp711,2 triliun. Fakta ini memantik reaksi keras dari DPR RI yang mempertanyakan efektivitas pengelolaan perusahaan setrum milik negara tersebut.

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menilai kondisi PLN saat ini sebagai gambaran dari buruknya tata kelola. Meski diberi status monopoli dan sokongan dana besar dari negara, perusahaan ini dinilai gagal menunjukkan kinerja publik yang layak.

"Utang naik terus, layanan ke rakyat tidak membaik, ini jelas ada yang salah dalam manajemen PLN," kata Mufti, Kamis (31/7/2025).

Mufti mendesak pemerintah untuk segera merombak struktur pimpinan PLN, termasuk mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama. Ia menekankan pentingnya integritas dan keberpihakan terhadap kepentingan publik, bukan hanya pada laporan keuangan.

"Sudah waktunya direksi PLN diganti. Kita butuh orang yang punya visi pelayanan, bukan sekadar jago mengatur angka," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, memaparkan bahwa utang PLN meningkat sebesar Rp56,2 triliun hanya dalam setahun, atau sekitar Rp4,7 triliun per bulan. 

"Kenaikannya setara Rp156,7 miliar per hari, sementara laba justru anjlok Rp4,3 triliun," jelas Uchok.

Uchok juga menyoroti ketimpangan antara perlakuan terhadap konsumen dan pengelolaan internal PLN. Ia menyebut, rakyat yang terlambat membayar listrik langsung dikenakan denda, sementara elite PLN diduga bebas menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.

"Ada informasi Dirut PLN bepergian ke luar negeri bersama keluarga dengan biaya perusahaan. Ini harus diselidiki Kejaksaan Agung," katanya.

Uchok menegaskan bahwa penyegaran di tubuh direksi PLN mutlak dilakukan. Jika tidak, ia khawatir kerugian negara akan terus berlanjut, dan beban rakyat semakin berat.

Upaya media untuk mengonfirmasi informasi ini kepada Dirut PLN maupun pejabat perusahaan lainnya masih belum mendapat respons hingga berita ini ditulis. ***