Wacana 'Dapil Nasional' Mengemuka, Demokrat Singgung Sejarah Pemilu 1999

JAKARTA - Wacana menaikkan standar kelolosan partai politik ke Dewan Perwakilan Rakyat memantik perdebatan mengenai keadilan sistem pemilu. Di tengah usulan pemangkasan jumlah partai demi efektivitas tata kelola pemerintahan, muncul kekhawatiran besar akan semakin banyaknya suara pemilih yang terbuang percuma alias hangus.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf pada Minggu (20/9/2026), merespons isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 7 persen dengan memaparkan data historis kepemiluan. Ia menyoroti rentetan jutaan suara yang kehilangan makna representasinya di parlemen akibat terganjal angka persentase.

"Sebab kemarin 4 persen saja yang hangus sampai 17 juta suara. Pernah juga 2,5 persen (pemilu 2009) malah hangus 19 juta suara," bebernya menjabarkan alasan mengapa Demokrat lebih memilih mengkaji sistem penyelamatan suara dibandingkan sekadar meributkan besaran persentase.

Opsi Mengadopsi Sistem Negara Maju

Demi menjawab persoalan tersebut, Dede mengutarakan bahwa partainya sedang mendalami konsep national pool atau 'Dapil Nasional'. Mekanismenya berpusat pada pemanfaatan sisa suara milik partai-partai yang telah menembus ambang batas parlemen. Alih-alih dibuang, sisa suara itu akan dihimpun kembali untuk dikonversi menjadi jatah kursi tambahan anggota DPR RI.

Praktik penggabungan sisa suara ini, menurut Dede, mengingatkan pada metode stembus accord yang sempat berlaku pada Pemilu 1999. Konsep ini dinilai efektif untuk memastikan setiap dukungan masyarakat teraplikasi ke dalam kursi parlemen.

"Itu sebabnya Demokrat sejak awal sudah mengusulkan konsep 'Dapil Nasional'. Lagi digodok dulu, ada sistem ini di Selandia Baru dan Jerman juga," terangnya memberikan contoh negara yang berhasil menjalankan sistem tersebut.

Pertaruhan NasDem di Ambang Batas 7 Persen

Di sudut yang berbeda, Partai NasDem berdiri tegak dengan usulan kenaikan syarat masuk parlemen menjadi 7 persen. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara terbuka menyampaikan argumennya pada Sabtu (19/9/2026) di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Baginya, semakin sedikit partai yang lolos seleksi, semakin mudah negara ini mengelola lalu lintas demokrasinya.

"Dari pemilu ke pemilu memang NasDem paling eager untuk menaikkan tingkat parliamentary threshold. Saya harus katakan sejujurnya memang itu," akunya mengedepankan visi penyederhanaan faksi politik.

Menariknya, dorongan kuat ini tidak sejalan dengan realita elektoral partainya saat ini. Paloh mengakui bahwa angka survei NasDem masih tertahan di level 4 persen. Menghadapi kontradiksi tersebut, ia menyatakan kesiapannya untuk terdepak dari Senayan asalkan kepentingan nasional yang lebih besar dapat terwujud, seraya tetap menghormati pandangan politik dari pihak lain.

"NasDem mengusulkan 7 persen, walaupun surveinya NasDem 4 persen. Jadi NasDem itu mengikhlaskan dirinya kalau dia nggak masuk di parlemen," tuturnya memegang prinsip.***