Jelang Akhir Tahun, Kemenkeu Amankan Defisit APBN 2026 Lewat Utang Rp506 Triliun

JAKARTA - Penarikan utang negara mencatatkan angka Rp506 triliun hingga pengujung Agustus 2026. Realisasi pembiayaan yang telah menyentuh 60,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun ini dipastikan masih berjalan sesuai koridor perencanaan fiskal pemerintah.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan arus pembiayaan ini agar tetap sejalan dengan proyeksi hingga tutup tahun. 

"Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp506 triliun. Jadi sampai Agustus on track, ini on track. Nah karena itu sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus," papar Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Rincian pembiayaan utang neto tersebut didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp527,4 triliun, sementara pinjaman neto tercatat minus Rp21,4 triliun. Angka penerbitan SBN ini setara dengan 66 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026, yakni Rp799,5 triliun. Di sisi lain, target pembiayaan lewat jalur pinjaman dipatok pada angka Rp32,7 triliun.

Di tengah fluktuasi pasar keuangan global, kondisi pasar SBN domestik terbukti masih memiliki daya tahan yang tinggi. Kolaborasi dengan Bank Indonesia terus dilakukan guna memastikan stabilitas pasar surat utang negara.

Tingkat imbal hasil SBN rupanya masih menggiurkan bagi para pemilik modal. Selisih imbal hasil (spread) SBN tenor 10 tahun tercatat di posisi 120 basis poin. Apabila disandingkan dengan negara-negara pembanding, spread Indonesia berada di level 217 basis poin, sebuah margin yang cukup tebal untuk mengalirkan modal asing masuk ke dalam negeri.

"Indonesia relatif oke, kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita," jelasnya.

Minat tinggi ini juga tercermin dari pasar primer, dimana rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan (bid to cover ratio) lelang SBN mencetak rata-rata 2,53 kali lipat. Angka ini jauh di atas rata-rata lelang Surat Utang Negara (SUN) yang biasanya berada di angka 1,88 kali. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto menerangkan bahwa arah pembiayaan hingga akhir tahun diorientasikan untuk menutup kebutuhan defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah telah menyiapkan skema lelang SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) secara rutin setiap hari Selasa. Tidak hanya itu, instrumen SBN ritel seperti Sukuk Tabungan dan SBN ritel konvensional juga akan diterbitkan, bersamaan dengan opsi perilisan SBN valuta asing yang akan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Ketersediaan pinjaman program dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga sudah siap untuk dicairkan.

"Jadi kami ingin pastikan bahwa suplai risk penerbitan SBN domestik akan tetap kami jaga. Artinya tidak akan ada tambahan penerbitan malawi lelang yang lebih besar yang menambah risiko supply SBN yang tentu akan potentially meningkatkan yield," urainya.

Selain penarikan utang, pemerintah juga telah membelanjakan Rp394,2 triliun untuk membayar bunga utang. Mayoritas dari dana tersebut, yakni Rp366,4 triliun, berputar di dalam negeri untuk belanja bunga utang domestik, sedangkan Rp27,8 triliun sisanya dialokasikan untuk bunga utang luar negeri.

Menurutnya, besaran anggaran bunga utang ini masih dalam batas aman dan berpeluang menciptakan penghematan. Perputaran uang dari pembayaran bunga domestik ini justru berfungsi sebagai pelumas likuiditas yang menggerakkan roda ekonomi nasional.

Di luar pos utang, pemerintah turut mengucurkan pembiayaan investasi senilai Rp62,6 triliun. Dana segar ini disalurkan melalui berbagai badan usaha dan lembaga seperti Bulog, LPDP, FLPP, Elman, LKI, PT SMI, hingga BPD LH untuk menyokong ketahanan pangan, sektor pendidikan, serta kesejahteraan rakyat.***