Fenomena Antrean Bimbel Sejak Dini Hari Dinilai Cerminkan Turunnya Kepercayaan Publik

YOGYAKARTA - Maraknya fenomena orang tua mengantre bimbingan belajar sejak dini hari di Yogyakarta memunculkan perbandingan dengan dinamika pendidikan di negara lain, salah satunya Tiongkok. Kebijakan pengendalian les tambahan dinilai perlu menjadi bahan refleksi bagi sistem pendidikan nasional.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengajak publik melihat kembali langkah yang diambil pemerintah Tiongkok melalui kebijakan Double Reduction pada Juli 2021. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi beban tugas rumah serta tekanan bimbingan belajar luar sekolah bagi siswa.

Belajar dari Kebijakan Tiongkok

Menurut Indra, kebijakan tersebut lahir dari data yang menunjukkan korelasi negatif antara prestasi akademik dan kesejahteraan psikologis siswa, seperti temuan hasil PISA 2018 OECD di Tiongkok.

"Hasil PISA 2018 dari OECD menunjukkan adanya korelasi negatif antara prestasi akademik siswa dan kesejahteraan mereka di Tiongkok, semakin tinggi nilai akademik, semakin rendah kesejahteraan psikologis siswa," jelasnya.

Ia memaparkan, capaian skor tinggi di negara tersebut sebelumnya harus dibayar dengan durasi belajar yang sangat panjang, termasuk beban tugas rumah yang jauh melebihi rata-rata negara anggota OECD.

Melalui aturan pembatasan bimbel pada hari libur dan akhir pekan, pemerintah Tiongkok berupaya mengembalikan fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan utama serta menekan tekanan psikologis anak.

Dampak dan Evaluasi Lapangan

Kendati demikian, Indra menyebut kebijakan pembatasan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan. Evaluasi empat tahun berjalan menunjukkan adanya tantangan baru serta respons yang beragam dari kalangan orang tua maupun tenaga pengajar.

“Apakah kebijakan ini sempurna? Tidak. Empat tahun sejak diberlakukan, kebijakan ini menghadapi kontroversi baru, dan respons orang tua dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi sangat beragam," paparnya.

Meski begitu, ia menilai esensi utama dari pengalaman tersebut adalah keberanian negara mengakui persoalan sistemik. Target utamanya bukan menutup industri bimbingan belajar, melainkan membenahi kualitas pengajaran di dalam kelas.

"Artinya, target sesungguhnya bukan 'membunuh bimbel', tapi memaksa negara mengembalikan kepercayaan itu ke sekolah, dengan memperkuat kualitas pengajaran di dalam sekolah itu sendiri," tutupnya.***