Menpora Erick Bicara Soal Wacana Provinsi Penyangga PON NTT-NTB 2028

“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ujar Menpora Erick kepada awak media di Graha Kemenpora, Jumat (20/2/2026) lalu.

Menpora Erick menerangkan, telah bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) KONI Marciano Norman beserta Sekretaris Jenderal-nya Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma. Dalam pertemuan tersebut, mulai dilakukan sinkronisasi untuk persiapan PON, termasuk wacana NTT-NTB tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama dengan dibantu provinsi penyangga.

Wacana provinsi penyangga ini muncul menginga situasi saat ini tidak dimungkinkan adanya pembangunan fasilitas tambahan, khususnya venue olahraga. “Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” sebutnya.

Menurut Menpora Erick, efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga bukan hanya terjadi di Indonesia. Melainkan juga terjadi di berbagai negara, termasuk dalam persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia. Kata Menpora, banyak negara ke depan juga sudah mulai menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang di kemudian hari tidak maksimal.

“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas (rapat koordinasi nasional, Red.) untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” terang Menpora Erick.

Dalam hal ini, Menpora Erick menunggu keputusan resmi dari KONI sebelum nantinya mengeluarkan surat resmi sebagai payung hukum perihal tuan rumah PON NTT-NTB yang dalam pelaksanaannya dibantu provinsi tertentu. 

“Suratnya memang belum saya keluarkan. Kalau mereka sudah (memutuskan), baru saya keluarkan. Karena memang payung hukumnya harus ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru ke depannya,” urai Menpora Erick.

“Jadi saya minta payung hukumnya, tunggu KONI nanti,” imbuhnya. ***