Bansos Tiba-Tiba Putus karena Pinjol dan Catut KTP, Pemkot Pekanbaru Buka Posko Pengaduan

PEKANBARU - Kepanikan melanda sejumlah warga prasejahtera di Pekanbaru lantaran nama mereka mendadak lenyap dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) tahun ini. Usut punya usut, status kesejahteraan atau posisi desil mereka tiba-tiba naik kelas dalam sistem pemutakhiran data kependudukan 2026, yang beberapa di antaranya dipicu oleh hal tak terduga seperti anggota keluarga yang diam-diam menunggak pinjaman online (pinjol).

Merespons rentetan keluhan warga yang kehilangan jaring pengaman sosial tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru turun tangan dengan mendirikan posko pengaduan khusus. Layanan ini disebar di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan agar warga bisa memprotes serta mengklarifikasi langsung kejanggalan data mereka.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tak menampik bahwa belakangan ini mejanya menerima banyak aduan terkait hilangnya hak warga sebagai penerima manfaat.

"Yang biasanya menerima bantuan, tapi tahun ini tidak dapat bantuan. Kita buka posko bekerja sama dengan Kementerian Sosial," terangnya, Kamis (24/9/2026).

Agung membeberkan, setiap keluhan yang masuk ke meja posko akan langsung dibedah. Dari penelusuran sementara, pencoretan nama ini terjadi karena indikator kemiskinan di dalam Kartu Keluarga (KK) warga bersangkutan dinilai sistem sudah tidak memenuhi syarat. Salah satu temuan yang paling banyak menjegal warga adalah rekam jejak utang digital.

"Ada masyarakat yang tidak tahu tiba-tiba dalam satu KK ada mungkin salah satu keluarganya terjerat pinjaman online. Itu maka dihilangkan untuk menerima bantuannya," bebernya.

Petaka pencoretan bansos tidak hanya bersumber dari utang aplikasi. Tim Pemkot Pekanbaru juga mendapati modus pencatutan identitas, dimana KTP milik warga prasejahtera disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk membeli kendaraan bermotor atau barang bernilai tinggi. Sistem otomatis membaca transaksi tersebut sebagai tanda peningkatan taraf hidup, yang berujung pada pemutusan aliran bantuan negara.

Menghadapi situasi tersebut, Agung meminta warga yang hidupnya masih pas-pasan untuk tidak berdiam diri. Fasilitas posko yang disiapkan pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan siap memproses setiap sanggahan agar data kependudukan kembali akurat.

"Bagaimana masyarakat yang berhak kembali mendapatkan bantuan. Untuk masyarakat yang desilnya berubah atau baik bisa datang posko yang telah ada," urainya.

Lewat verifikasi ulang di posko tersebut, warga bisa membeberkan kondisi ekonomi sebenarnya yang tak sesuai dengan catatan di atas kertas. Pembaruan data ini menjadi kunci agar aliran dana bantuan pemerintah tepat sasaran dan kembali ke tangan keluarga yang benar-benar membutuhkan. ***