"Zalim Sekali", Kritik Keras Yustinus Prastowo Soal Penahanan Hak Restitusi Ribuan Pengusaha

JAKARTA - Keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto merombak kursi nomor satu di Kementerian Keuangan memantik reaksi positif dari kalangan internal pengamat kebijakan fiskal. Pergantian estafet kepemimpinan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke tangan Suahasil Nazara dianggap berhasil mencegah kerusakan institusi yang lebih parah akibat penahanan hak pengusaha.

Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan era Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo menyebut pergantian menteri ini layaknya sebuah aksi penyelamatan krusial bagi negara.

"Terima kasih telah menyelamatkan Kemenkeu dan bangsa Indonesia, Pak Presiden," tulis Yustinus Prastowo di akun media sosial X, Kamis (17/9/2026).

Terdepaknya Purbaya dari kabinet memberikan harapan baru bagi dunia usaha. Kelompok wajib pajak kini mulai bernapas lega setelah proses pengembalian kelebihan bayar pajak mereka mandek tanpa kepastian waktu pencairan.

"Satu kelompok masyarakat yang mungkin sedikit lega dan punya harapan adalah ribuan wajib pajak yang restitusi (pengembalian pajak) mereka tertahan," terangnya.

Bagi banyak korporasi, restitusi bukanlah dana menganggur, melainkan komponen likuiditas utama. Penahanan paksa hak tersebut secara otomatis melumpuhkan daya tahan perusahaan.

"Zolim sekali perintah menahan restitusi tanpa alasan ini, padahal ini hak wajib pajak sesuai UU. Restitusi ini darah segar bagi perusahaan agar bisnis bisa bertahan di situasi sulit ini," cetusnya.

Instruksi nir-empati ini menciptakan medan konflik horizontal antara wajib pajak dan petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pegawai garda terdepan dipaksa menjadi tameng atas kebijakan bermasalah yang menempatkan posisi mereka di jurang pelanggaran konstitusi.

"Yang kasihan ya teman-teman Ditjen Pajak. Mesti berhadapan dengan wajib pajak, berpotensi melanggar UU, dan menanggung risiko dianggap tak profesional," imbuhnya.

Situasi internal makin runyam tatkala pembuat kebijakan mencuci tangan di ruang publik. Pimpinan menolak mengakui adanya perintah penahanan restitusi, sehingga beberapa kepala kantor pajak terpaksa dilengserkan dari posisinya atas dasar tuduhan yang tak terbukti.

"Kenapa? Ya karena yang memerintahkan menahan restitusi kalau di publik bilang tidak pernah memerintahkan itu. Akhirnya makan korban beberapa kepala kantor dinonjob padahal tak bersalah. Bumbunya: Anda mafia, koruptor....," bebernya.

Manuver menahan uang rakyat ini dinilai sekadar ambisi personal demi meraup simpati dan membangun persepsi keberhasilan finansial fiktif. "Demi apa? Ya demi citra baik di publik. Sayang sekali mesti banyak korban tumbang dan dirugikan demi mengentertain ego yang kegedean," cecarnya.

Dengan disahkannya Suahasil Nazara sebagai komandan baru, perbaikan tata kelola diharapkan segera terealisasi. "Semoga ada perbaikan demi kebaikan bersama," harapnya.***