Kebijakan Beras dan Gas Subsidi Terhambat, Birokrasi Kabinet Prabowo Dikritik

JAKARTA - Pelaksanaan program strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat terindikasi terhambat oleh lambannya struktur birokrasi. Keluhan ini muncul seiring macetnya kelancaran distribusi gas elpiji 3 kilogram, beras SPHP, pupuk bagi petani, hingga Minyakita di lapangan.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota menyebut adanya oknum birokrat yang lebih mementingkan kelompok tertentu dibandingkan berpihak kepada rakyat kecil, petani, tukang bangunan, dan nelayan.

"Mereka di situ mendapatkan gaji besar, kehidupan layak tetapi mengambil sikap untuk berpihak kepada rakyat, mereka tidak berani. Mereka hanya memikirkan bagaimana birokrasi itu dibangun untuk berpihak kepada kelompok-kelompok yang menguntungkan mereka," beber Joao Mota, Selasa (15/9/2026).

Menyikapi hal tersebut, Joao secara terbuka mengkritik fungsi pengawasan dari Kepala Staf Kepresidenan dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang dinilai masih belum maksimal dalam mengurai kebuntuan program prioritas.

Desakan Langkah Tegas Presiden

Agar persoalan distribusi kebutuhan dasar masyarakat ini tuntas, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan besar atau radical break demi memangkas hambatan administratif.

"Saya pikir Presiden juga harus berani ambil langkah besar untuk mungkin radical break. Semua harus dicopot, diganti, pilih yang baru yang mau bekerja gitu. Jangan orang-orang seperti itu dipertahankan," desaknya.

Keberanian Mencopot Menteri Parpol

Di sisi lain, wacana perombakan radikal ini memunculkan keraguan dari kalangan pengamat. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menilai Presiden akan menghadapi ujian berat jika harus mencopot menteri yang menjadi repesentasi partai politik atau tokoh ekonomi berpengaruh.

Menurut Trubus, menyasar figur teknis saja tidak akan membawa perubahan mendasar. Ia menyebut nama-nama seperti Bahlil, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Luhut di Dewan Ekonomi Nasional sebagai tantangan sebenarnya dari wacana perombakan ini.

"Butuh keberanian tinggi karena masalahnya ketika dia mencopot, oke lah sekelas Purbaya enggak masalah, tapi ketika dia mencopot orang misalnya orang-orang parpol, ini yang kelihatannya Prabowo sangat tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi disegarkan semua, misalnya kan kalau mau berani," tutupnya. ***