Tiga Nyawa ASN Melayang, Bukti Nyata Pendekatan Keamanan Harus Dievaluasi Total

JAKARTA - Pembangunan jalan dan konektivitas yang membelah pegunungan rupanya belum cukup untuk menyembuhkan luka lama dan meredam letusan peluru. Di balik deru alat berat yang membangun fasilitas fisik, tersimpan persoalan kesenjangan sosial serta jurang ketidakpercayaan yang dalam antara pemangku kebijakan dan masyarakat lokal.

Ketegangan ini kembali menelan korban dari kalangan sipil. Tiga aparatur sipil negara yang berdinas di Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan kehilangan nyawa akibat serangan kelompok bersenjata ketika menunaikan kewajiban mereka, Rabu (9/9/2026).

Insiden maut tersebut menjadi penanda nyata bahwa ancaman keselamatan sipil sangat krusial. Eskalasi kekerasan terus meningkat karena masifnya penggunaan senjata api, yang ternyata pasokannya disokong oleh perdagangan ilegal yang menguntungkan para pemburu rente.

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo menyoroti bahwa persoalan kesejahteraan dan keamanan ini berjalan beriringan. Meskipun pemerintah gencar membangun infrastruktur yang telah mengubah pola kehidupan di sana, langkah tersebut tidak diikuti dengan pembekalan yang cukup bagi warga lokal untuk beradaptasi.

"Pemri harus cari jalan keluar yang bijak menghadapi kenyataan infrastruktur mengubah pola hidup, namun tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat Papua mengenai cara beradaptasi terhadap modernisasi," papar Susaningtyas, Sabtu (12/9/2026).

Dampak dari ketertinggalan adaptasi ini terasa di sektor ekonomi dan tenaga kerja. Sumber daya manusia lokal kerap tersingkir dan kesulitan bersaing secara terbuka di pasar kerja dengan warga non-Papua yang datang merantau.

Ketimpangan ekonomi ini memicu hubungan yang timpang antara pengambil kebijakan, pelaku bisnis, dan masyarakat adat. Susaningtyas memandang bahwa ketiga elemen tersebut belum menemukan titik keseimbangan yang memberikan keuntungan setara bagi semua pihak.

"Hubungan asimetris antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku ekonomi atau investor, dan masyarakat adat dipandang belum sampai pada tahap keuntungan bersama," jelasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penyelesaian seluruh rentetan konflik tidak bisa hanya mengandalkan operasi militer setiap kali ada pos keamanan yang diserang dan senjatanya dirampas. Persoalan HAM, sejarah reintegrasi, hingga bisnis gelap persenjataan menuntut pemerintah agar menyusun strategi yang menyentuh akar permasalahan. ***