Tutup Celah Judi Online, Pembelian Sembako dan Listrik Kini Pakai Skema Perlinsos Digital

JAKARTA – Persiapan panjang selama satu tahun untuk mendigitalisasi program bantuan sosial (bansos) akhirnya mulai memasuki tahap krusial. Setelah menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan, pemerintah kini memperluas pendataan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital ke 215 kabupaten di seluruh Indonesia.

Keseriusan ini ditandai dengan pelibatan aparat keamanan, yakni Polri dan TNI, yang akan bahu-membahu bersama elemen masyarakat sebagai agen perlindungan sosial di lapangan. Target utamanya adalah memastikan bansos nontunai ini diterima langsung oleh 50 juta warga termiskin tanpa ada pemotongan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menerangkan bahwa seluruh data penerima diambil dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Keterangan tersebut disampaikannya usai Konferensi Pers Perlinsos Digital di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

"Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," terangnya.

Mekanisme Kupon untuk Kebutuhan Pokok

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang memberikan kelonggaran berupa uang tunai, bansos kali ini dirancang jauh lebih ketat. Luhut menyebut digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk mengunci penggunaan dana bantuan murni untuk menunjang kebutuhan harian.

Pembatasan ini dilakukan agar bansos benar-benar dimanfaatkan untuk membeli beras, bahan bakar, atau melunasi biaya listrik, alih-alih dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif.

"Kita masih memikirkan apakah nanti diberikan kupon, sehingga tidak boleh untuk judi online," jelasnya memberikan contoh nyata ancaman penyalahgunaan dana.

Pemberlakuan transaksi nontunai secara menyeluruh ini sekaligus menjadi alat kontrol pemerintah terhadap potensi korupsi. "Kami sepakat tidak ada lagi cash transfer, jadi semua cashless transaction. Ini juga untuk mengurangi korupsi karena setiap transaksi harus ada dasarnya," tandasnya.

Fleksibilitas Data dan Penghematan Triliunan

Meskipun angka 50 juta jiwa menjadi patokan awal, jumlah tersebut berpeluang mengalami perubahan. Pemerintah akan terus mengacu pada pemutakhiran DTSEN untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat sesuai arahan Presiden.

"Presiden sudah mengatakan, enggak apa-apa kita mulai dengan real number," sambungnya.

Lebih jauh, perbaikan ketepatan sasaran bansos ini tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga kesehatan fiskal negara. Melalui ekosistem digitalisasi di berbagai sektor, Luhut memproyeksikan pemerintah mampu menekan potensi pemborosan anggaran dengan nilai fantastis yang diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun. ***