Gelar Aksi di Bundaran HI, BEM UI Pertanyakan Makna Kebebasan

JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan demonstrasi dengan membawa delapan tuntutan di kawasan Bundaran HI, Selasa (18/8/2026). Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan ini digelar sehari setelah perayaan kemerdekaan untuk mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan menyatakan bahwa kehadiran mereka di jalanan bukan untuk merayakan, melainkan menyuarakan kondisi kedaulatan bangsa yang dinilai sedang tergerus oleh kepentingan asing melalui berbagai perjanjian dagang.

"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?," cetusnya.

Ia menyoroti ketimpangan keadilan di mana hukum dinilai hanya tajam ke bawah. Selain itu, janji pemerintah terkait pendidikan dan kesehatan gratis belum dirasakan merata, sementara angka pengangguran masih tinggi akibat langkanya lapangan kerja.

"Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran kita jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan," beber Yatalathof.

Terkait pelaksanaan aksi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, BEM UI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Namun, mereka menegaskan bahwa gangguan lalu lintas tersebut tidak sebanding dengan masalah struktural yang dialami negara.

"Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," tambahnya.

Massa aksi membawa delapan poin tuntutan kepada pemerintah, meliputi:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.

BEM UI memandang aparat lebih fokus mengamankan kekuasaan daripada menjamin hak warga negara untuk bersuara. Oleh karena itu, kemerdekaan harus diambil paksa melalui persatuan rakyat, bukan sekadar pemberian negara.

"Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," ungkapnya.***