Ratusan Buruh Temui Pimpinan DPR, Bahas Naskah Akademik RUU Ketenagakerjaan

JAKARTA - Pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan dari serikat buruh untuk membahas RUU Ketenagakerjaan. Pimpinan DPR memastikan menampung masukan para buruh dalam pertemuan tersebut.

"Berbagai masukan dari semua serikat pekerja tadi sudah disampaikan dan kita akomodir, sudah beberapa kali dari apa serikat-serikat pekerja ini bukan pertama," kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal usai pertemuan tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Cucun menyebut perwakilan buruh yang diterima berasal dari serikat pekerja yang ada di dalam atau di luar koalisi. Termasuk juga datang perwakilan serikat pekerja BUMN.

"Hampir 200 orang ketemu menyampaikan harapan-harapan semua para serikat pekerja ini dalam proses penyusunan naskah akademik undang-undang ketenagakerjaan ini," ucapnya.

Agenda Panja dan Transparansi Dokumen

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI Putih Sari memastikan panja RUU Ketenagakerjaan terus bekerja. Contohnya, pada saat masa reses, DPR tetap mengagendakan pembahasan.

"Kemarin pun kami di masa reses panja juga apa menyisihkan waktu untuk terus mengagendakan kerja-kerja Panja ya selain tentunya menerima terus aspirasi tentang pokok-pokok pikiranlah yang memang akan kita atur di dalam regulasi ketenagakerjaan ini," kata Putih.

Selain itu, Putih mengatakan naskah akademik RUU Ketenagakerjaan sudah diunggah dalam laman resmi DPR. Seluruh masyarakat bisa memberikan masukan terkait RUU ini nantinya.

"Ini menjadi satu hal yang luar biasa justru ya pertemuan hari ini karena kita bisa menyandingkan nantinya masukan-masukan dari berbagai macam pihak ya, apalagi yang diberikan juga cukup konkret, sistematis gitu ya sehingga masing-masing isunya jadi jelas," ujarnya.

Poin Sorotan Serikat Pekerja

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyebut poin-poin yang jadi sorotan pihaknya telah disampaikan. Diskusi pada hari ini disebut berlangsung lancar.

"Kami juga sudah menyampaikan poin-poin yang sudah kami masukkan dalam sebuah dokumen dan sudah hampir 99% fraksi partai politik yang sudah menerima dokumen tersebut," sebut Elly.

Hal-hal yang disoroti adalah perihal outsourcing hingga perlindungan bagi para pekerja. Elly juga meminta pihaknya terus dilibatkan hingga pembahasan RUU Ketenagakerjaan nantinya.

"Kami menyoroti banyak hal tapi di antaranya ada tentang outsourcing, ada tentang kontrak, ada tentang pekerjaan yang tidak biasa yang tidak ada hubungan kerja selama ini dan definisi hubungan kerja," ungkapnya.***