Bantah Isu Mandek, Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset

JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung penuh langkah Komisi III yang terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, meski saat ini para legislator tengah memasuki masa reses. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).

Forum dengar pendapat tersebut melibatkan dua ahli hukum senior, yakni Juniver Girsang dan Maqdir Ismail, sebagai narasumber untuk menggali substansi beleid. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengapresiasi kesediaan kedua tokoh tersebut.

"Kami berterima kasih kepada dua pengacara super senior, yaitu Pak Maqdir Ismail dan Pak Juniver Girsang yang pastinya sudah banyak pengalaman, asam dan garam dalam penegakan hukum ya," sebut Habiburokhman.

Ia memaparkan bahwa kerja legislasi tidak berhenti di pusat, melainkan turut menjemput suara masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman dan timur Indonesia.

"Sekarang kita sedang menyusun draf UU kita mau masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini kemarin kami mengunjungi tiga daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini," urainya.

Izin pembahasan di masa reses ini sebelumnya telah disetujui secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/7/2026).

"Teman-teman para anggota DPR, untuk para anggota komisi yang dalam masa reses ingin membahas undang-undang seperti Satu Data dan lain-lain tadi, terutama untuk Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas undang-undang perampasan aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku," paparnya.

Persetujuan ini sekaligus menepis asumsi yang beredar mengenai lambannya proses perancangan aturan penyitaan hasil kejahatan tersebut di Senayan. Proses perumusan disebut telah melibatkan elemen masyarakat selama lebih dari dua bulan terakhir.

"Karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas undang-undang perampasan aset, padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi III terus berjalan," tandasnya.***