"Zero Toleransi untuk Korupsi," Kepala BGN Janji Sanksi Tegas Pejabat Nakal

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memastikan akan menindak tegas setiap pejabat maupun penanggung jawab dapur yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah keras ini diambil menyusul adanya tindak lanjut atas hasil klasifikasi audit Kejaksaan terhadap tata kelola anggaran program tersebut, guna memastikan alokasi dana dari negara tidak diselewengkan.

Pihak BGN saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terkait potensi adanya unsur kesengajaan atau mens rea dalam penyimpangan pengelolaan anggaran di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Kita periksa lebih dalam lagi apakah dalam kertas kerja audit dari Kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit, atau nyolong duit ya. Ini semua akan kita bereskan," tutur Sudaryono di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Apabila indikasi pencurian uang negara itu terbukti, sanksi tidak sebatas pembekuan operasional dapur. Pihaknya akan mengusulkan pemberhentian kepala SPPG yang bertanggung jawab secara langsung ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). "Bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot," tandasnya.

Komitmen untuk membersihkan program MBG dari praktik korupsi sebenarnya telah disuarakan Sudaryono sejak hari pertama ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7/2026). Saat itu, ia menjanjikan tidak ada kompromi bagi siapa pun yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari program yang melibatkan jutaan penerima manfaat tersebut. "Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Zero toleransi untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan," ucapnya di Istana Negara.

Untuk menopang akuntabilitas, BGN merombak sistem kerja menjadi berbasis digital guna meninggalkan pencatatan manual yang rawan dimanipulasi. Sudaryono merinci bahwa setiap tahapan persiapan bahan baku, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah kini dipantau secara elektronik. Pihaknya menerapkan prinsip pengawasan melekat ke setiap kepala SPPG.

Sebagai langkah pencegahan konflik kepentingan, Sudaryono juga melarang seluruh pejabat BGN menggelar pertemuan tertutup dengan mitra kerja, pemasok, maupun pengelola dapur. Seluruh jalur komunikasi kini diwajibkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Keterbukaan informasi turut diperluas hingga ke level masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Pangan pada Rabu (29/7/2026), Sudaryono mengumumkan persiapan portal transparansi digital. Melalui sistem ini, para orang tua dapat melacak secara langsung riwayat menu harian, kandungan gizi, hingga foto makanan yang disajikan untuk anak-anak mereka di sekolah.***