Ekonomi Rakyat Terancam Mandek Akibat Asap, Ketua DPR RI Tuntut Kompensasi dan Mitigasi Karhutla

PEKANBARU - Kesehatan pernapasan dan roda perekonomian warga di Provinsi Riau kembali menghadapi ujian berat. Fluktuasi jumlah titik panas (hotspot) serta meluasnya area lahan terbakar menjadi alarm bahaya seiring masuknya proyeksi cuaca ekstrem di musim kemarau tahun 2026.

Kondisi mendesak ini membuat Ketua DPR RI, Puan Maharani turun tangan menginstruksikan Pemerintah agar segera menyiapkan langkah strategis yang berpihak pada keselamatan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Peringatan Iklim dari BMKG

Kekhawatiran ini mengacu pada laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mendeteksi dinamika iklim global kurang menguntungkan. Tercatat peluang sekitar 50 hingga 80 persen terjadinya fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026, yang dipastikan memperparah kekeringan ekstrem dan memicu perluasan Karhutla di Indonesia.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut menuntut Pemerintah Daerah beserta instansi terkait memberikan jaminan keselamatan penuh, khususnya bagi mereka yang rawan terpapar.

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” terang Puan dalam rilis yang diterima Minggu (6/6/2026).

Penanganan Medis Berbasis Akar Rumput

Puan menegaskan agar warga tidak terbebani biaya pengobatan penyakit dampak langsung Karhutla seperti ISPA jelang kemarau. Ia meminta seluruh biaya perawatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga anggaran rumah tangga rakyat kecil tidak terkuras.

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” beber politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain puskesmas, mantan Menko PMK tersebut mendesak pembuatan pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di area sekitar kawasan sekolah, posyandu, dan titik padat penduduk yang dilengkapi sistem filtrasi partikulat udara memadai. Ia menolak keras penyiapan ruang evakuasi umum yang seadanya.

Evakuasi, Pemadaman, dan Kompensasi

Dalam skala mitigasi dari hulu hingga hilir, Puan menyoroti beberapa poin krusial yang harus disiagakan di lapangan:

• * Pemantauan ISPU: "Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang batas aman, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ujarnya.
• * Kanal Pengaduan: Daerah wajib menyediakan hotline yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan dan BPBD untuk mempercepat respons kebutuhan oksigen dan obat-obatan.
• * Transportasi Darurat: Menyiapkan moda transportasi udara untuk evakuasi medis dari wilayah terpencil ketika jarak pandang darat tidak memenuhi syarat.
• * Infrastruktur Pemadaman: Penambahan armada water bombing untuk mematikan titik api.
• * Hak Ekonomi: Penerapan program pemulihan lahan serta pemberian kompensasi atau bantuan kepada pelaku usaha kecil yang mengalami gangguan kesehatan atau penurunan visibilitas yang menghentikan aktivitas ekonomi mereka.

"Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait, dan setiap keterlambatan distribusi layanan dasar harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” urainya. ***