Pendidikan di Tengah Krisis: Pemerintah Siapkan Tiga Skenario Pembelajaran Darurat di Sumatra

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk memulihkan sektor pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah berpekan-pekan melakukan pendataan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan pembangunan ulang sekolah-sekolah yang rusak dapat dimulai pada Februari 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan pendataan kerusakan sekolah sudah hampir rampung dan akan menjadi dasar perencanaan rekonstruksi.

“Sekarang sudah kami himpun datanya, mudah-mudahan di Februari 2026 itu sudah kami mulai pembangunan sekolah-sekolah yang rusak,” ujarnya, Jumat (12/12/2025). 

Untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, pemerintah telah menyiapkan tiga skenario pembelajaran darurat sesuai tingkat kerusakan.

Skenario pertama diberlakukan untuk sekolah yang masih memiliki ruang kelas layak pakai. Sistem sif diterapkan, sementara perbaikan berjalan bertahap.

Skenario kedua mencakup pembelajaran darurat 3–12 bulan untuk sekolah yang kerusakannya cukup parah dan tidak memungkinkan digunakan secara penuh.

Skenario ketiga berlaku hingga tiga tahun bagi sekolah yang roboh total atau harus direlokasi karena kondisi lingkungan pascabencana tidak lagi aman.

“Kalau bangun baru, apalagi di lokasi baru, tentu membutuhkan waktu lebih lama karena membutuhkan lahan pengganti,” kata Abdul Mu’ti.

Data Kementerian Pendidikan per 1 Desember mencatat 1.009 sekolah rusak di tiga provinsi. Angka tersebut menggambarkan betapa besar pukulan bencana hidrometeorologi pada dunia pendidikan di Sumatra.

Sebaran Kerusakan Sekolah:

Aceh: 310 sekolah rusak, terdiri dari 57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, 65 SMA, 34 SMK, 1 PKBM, dan 7 SLB. Banyak sekolah berpotensi direlokasi karena berada di zona rawan.

Sumatera Utara: 385 sekolah rusak — tertinggi dari tiga provinsi — meliputi 76 PAUD, 199 SD, 92 SMP, 11 SMA, 6 SMK, dan 1 SLB.

Sumatera Barat: 314 sekolah terdampak, mencakup 51 PAUD, 63 SD, 71 SMP, 20 SMA, 1 SMK, dan 8 SLB.

Data ini dihimpun Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan menjadi pijakan untuk menentukan kebutuhan rekonstruksi, relokasi, dan strategi pembelajaran jangka panjang.

Dengan skala kerusakan yang luas, pemerintah berharap rekonstruksi sekolah dapat menjadi awal bangkitnya dunia pendidikan di Sumatra pascabencana—sebuah pemulihan yang bukan hanya membangun bangunan, tetapi juga memulihkan harapan bagi ribuan guru dan siswa. ***