Jokowi Hadiri Forum Bloomberg saat Sidang Ijazah Memanas, Pengamat Ingatkan Dampak Politik

JAKARTA – Sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menghadiri Bloomberg New Economy Forum di Singapura saat kasus dugaan ijazah palsu memasuki sidang penting di Komisi Informasi Pusat memicu sorotan publik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai pilihan tersebut menunjukkan prioritas Jokowi berada pada forum internasional, bukan pada tuntutan transparansi yang sedang dipertanyakan masyarakat.

“Jokowi harus diingatkan juga bahwa jangan anggap enteng terkait kasus dugaan ijazah palsu ini. Akibat kasus ini gaduh se-Indonesia, padahal kegaduhan ini tidak perlu terjadi kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung ijazahnya kepada publik,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Iwan menegaskan bahwa sebagai mantan pemimpin tertinggi negara, menunjukkan ijazah asli adalah tindakan wajar ketika publik mempertanyakan keabsahannya.

“Kasus ini, kalau kemudian tidak bisa dimenangkan oleh Jokowi di pengadilan, akan berakibat buruk pada citra dan kredibilitasnya. Terutama akan berdampak buruk pula pada nasib politik anak-anak, menantu, dan kelompok politiknya,” jelasnya.

Sementara itu, sehari sebelumnya Jokowi menghadiri jamuan makan malam Bloomberg New Economy Forum di New Capella Hotel, Singapura. Ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menyebut Jokowi duduk bersebelahan dengan pendiri Bloomberg Mike Bloomberg dalam acara gala tersebut.

Forum internasional itu mengusung tema Thriving in an Age of Extremes. Jokowi dijadwalkan menyampaikan pidato sebagai Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Dalam unggahannya di Instagram, ia menyebut pidato itu akan mengangkat arah pembangunan Indonesia dan peran negara di ekonomi global.

“Semoga dialog lintas-negara dan lintas-sektor di forum ini memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi,” sambungnya.

Di Tanah Air, sidang sengketa informasi terkait ijazah Jokowi masih berjalan tegang. Senin (17/11/2025), sidang KIP dihadiri pemohon dari Koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) serta perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Majelis KIP mendapati jawaban “tidak ada” dari perwakilan UGM ketika ditanya soal prosedur legalisasi ijazah dan SOP masa kuliah hingga pencalonan Jokowi.

Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn menyoroti pemusnahan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta yang dianggap memerlukan penjelasan lebih jauh. Ketegangan pun muncul ketika majelis meminta klarifikasi mengenai hilangnya dokumen penting yang seharusnya menjadi bagian dari proses pencalonan.

Sidang tersebut menegaskan besarnya perhatian publik terhadap transparansi data dasar seorang kepala negara, sementara agenda luar negeri Jokowi tetap berjalan paralel di tengah gugatan yang belum mereda. ***