Larangan Thrifting Kian Ketat, Pedagang Mengadu: “Kami Terjepit, Tolong Ada Solusi

JAKARTA – Sikap tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang kembali menolak legalisasi thrifting membuat para pedagang semakin khawatir dengan keberlangsungan usaha mereka. Purbaya menegaskan bahwa masalah utama bukan soal pajak, melainkan barang impor bekas yang masuk secara ilegal.

“Barang ilegal saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang ilegal,” kata Purbaya, Kamis (20/11/2025). 

Pernyataan ini menimbulkan reaksi keras dari pedagang yang mengaku sudah lama merasakan dampak pengetatan aturan. Deka, pedagang thrifting di Pasar Senen, mengatakan penjualannya terus menurun sejak aturan larangan diperketat. “Agak berkurang,” ucapnya, Jumat (21/11/2025). 

Ia berharap pemerintah tidak hanya menutup pintu thrifting tanpa menawarkan opsi penyelamatan bagi mata pencaharian ribuan pedagang kecil. “Kalau bisa dilegalkan, lebih baik kami bayar pajak,” katanya.

Deka menilai jutaan pelaku usaha thrifting ikut terdampak, namun pemerintah belum memberikan solusi konkret untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. “Jangan cuma melarang, tapi tidak ada solusinya sama sekali dari pemerintah,” keluhnya.

Menurutnya, kemampuan masyarakat untuk membeli pakaian baru juga semakin terbatas, sehingga thrifting menjadi satu-satunya pilihan bagi banyak kalangan. “Beli baju harga Rp10.000–Rp20.000 sekarang saja masih susah,” ungkapnya.

Ia menilai saran pemerintah agar pedagang beralih ke produk lokal sulit diterapkan, sebab harga modal barang baru jauh lebih tinggi dibandingkan barang bekas impor. “Barang domestik saja modalnya sudah puluhan ribu,” tegasnya.

Bagi Deka, kebijakan bisa berjalan jika pemerintah mampu menyediakan alternatif yang setara. “Kecuali pemerintah bisa sediakan pakaian dengan harga Rp10.000–Rp20.000, mungkin bisa,” pungkasnya. ***