Purbaya Klarifikasi Kritik Hasan Nasbi: “Saya Blak-blakan Karena Presiden Ingin Pemerintah Transparan”

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi kritik dari mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya terlalu keras dan berpotensi membuat kabinet terlihat tidak solid. Purbaya menegaskan, gaya komunikasinya yang apa adanya justru merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

“Kalau orang lihat saya keras, itu karena saya bicara apa adanya. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat perlu tahu apa yang benar-benar terjadi,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya yang baru dua bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan menegaskan bahwa setiap pernyataan yang ia sampaikan sudah sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Saya tidak pernah bicara tanpa seizin Presiden. Jadi kalau saya terlihat blak-blakan, itu karena memang Presiden ingin pemerintahannya terbuka, tidak menutupi persoalan,” katanya.

Menurutnya, keterbukaan bukan bentuk perpecahan, melainkan cara baru untuk membangun kepercayaan publik. “Transparansi bukan kelemahan, justru itu yang memperkuat pemerintah. Kalau kita jujur, rakyat akan percaya bahwa kita serius memperbaiki keadaan,” lanjutnya. 

Purbaya juga menegaskan bahwa komentarnya terkait serapan anggaran kementerian dan lembaga bukan bermaksud menyerang pejabat lain. Ia hanya ingin memastikan penggunaan APBN berjalan tepat waktu agar ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.

“Saya tidak menyoroti menteri lain. Tapi sebagai bendahara negara, tugas saya memastikan belanja publik efektif. Kalau uang rakyat nganggur, pembangunan juga melambat,” ucapnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi melalui podcast pribadinya menilai gaya komunikasi Purbaya yang sering “menyentil” pejabat lain bisa merusak citra kabinet. Ia menilai, komunikasi internal seharusnya dilakukan secara tertutup.

“Kalau antarpejabat terus saling mengkritik di depan umum, itu bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak kompak. Publik bisa menganggap ada konflik di dalam,” kata Hasan dalam podcast yang tayang Senin (27/10/2025).

Hasan menegaskan, perbedaan pendapat seharusnya menjadi hal yang wajar, tapi penyampaiannya perlu menjaga kesan profesional. “Kalau terlalu sering terjadi di ruang publik, bisa jadi bumerang bagi pemerintah sendiri,” tambahnya.

Menanggapi itu, Purbaya mengaku menghormati pandangan Hasan namun tetap berpegang pada pendekatan komunikasi terbuka. “Saya tidak sedang mencari popularitas atau sensasi. Tapi rakyat berhak tahu apa yang kami kerjakan dan bagaimana masalah diselesaikan,” ujarnya.

Ia menyebut, gaya komunikasinya bukan sekadar “sentilan”, melainkan upaya membangun budaya kerja yang lebih disiplin di lingkungan pemerintahan. “Kita tidak bisa terus-menerus bekerja dalam diam. Kalau ada yang tidak efisien, ya harus dibicarakan. Itu cara agar semua pihak terpacu untuk memperbaiki,” katanya.

Menurut Purbaya, pendekatan baru ini penting agar publik bisa menilai langsung keseriusan pemerintah. “Kalau semuanya serba ditutup, orang akan curiga. Tapi kalau pejabatnya terbuka, justru menumbuhkan kepercayaan. Dan itu yang diminta Presiden,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan ruang bagi para pembantunya untuk berpendapat secara terbuka, selama tetap dalam koridor kebijakan pemerintah. “Bapak Presiden tidak ingin pembantunya hanya berkata ‘baik-baik saja’. Beliau mau kita jujur menyampaikan fakta, supaya keputusan yang diambil juga tepat,” ungkap Purbaya.

“Jadi, bukan soal saya blak-blakan, tapi soal tanggung jawab moral. Lebih baik jujur di depan publik daripada diam demi citra yang semu,” tutupnya. ***